Sebelumnya, Pj Heru mengaku, tidak mengetahui masalah pengadaan mobil jenis Jeep untuk kendaraan dinasnya dengan anggaran Rp 2,37 miliar. Sepengetahuannya, mobil dinas yang dibeli Pemprov DKI berjenis listrik untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. “Saya enggak tahu, nanti saya cek. Kalau enggak salah mobil listrik (yang diketahui),” tutur Heru saat ditemui wartawan di SMAN 32 Jakarta Selatan, Jumat.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI, Reza Pahlevi menerangkan, Pj Heru hanya membeli mobil dinas bertenaga listrik. Karena itu, ia belum bisa memberi konfirmasi tentang pengadaan mobil dinas jenis lain untuk orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI. “Kalau gubernur itu (mobil) listrik nanti,” katanya ketika dikonfirmasi terkait pengadaan Jeep tersebut di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Reza menyinggung rencana Pemprov DKI menganggarkan Rp 20,3 miliar yang bersumber dari APBD 2023 untuk pengadaan 23 mobil listrik. Nantinya, kata Reza, kendaraan listrik untuk dinas itu, di antaranya untuk pj gubernur DKI.
Adapun uraian pengadaan itu adalah kendaraan bermotor penumpang merek Hyundai Ionic 5 EV Signature dalam paket belanja modal kendaraan bermotor penumpang. Metode pemilihan adalah pembelian secara elektronik dengan jadwal pemilihan penyedia pada Oktober 2023 dan pelaksanaan kontrak pada November 2023.
Ihwal pengadaan mobil Jeep untuk Heru dan Prasetyo muncul lantaran anggaran itu tercantum di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan Pj Gubernur. KLPD, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pusat penyimpanan barang daerah. Tahun anggaran 2023,” dikutip dari situs LKPP di Jakarta pada Kamis.
