Linimedia.id, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa Aceh merupakan daerah yang aman dan nyaman bagi investor, termasuk untuk investasi sektor minyak dan gas bumi (migas). Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya isu keamanan dalam pembahasan pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda usai mencuatnya pembahasan mengenai aspek keamanan investasi dalam rapat migas yang digelar Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (23/6/2026).
“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silakan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam.
Kapolda menegaskan, kondisi keamanan dan ketertiban di Aceh selama ini berjalan kondusif. Karena itu, investor tidak perlu ragu menanamkan modal maupun mengembangkan usaha di provinsi paling barat Indonesia tersebut.
Isu keamanan investasi mengemuka dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun. Rapat itu dihadiri anggota DPR Aceh, jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli gubernur, akademisi, guru besar migas, dan para pakar energi.
Dalam forum tersebut, peserta rapat membahas perkembangan pengelolaan Blok Andaman sekaligus mendukung langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang memperjuangkan agar hasil produksi gas dari kawasan tersebut dapat diproses di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Akademisi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai upaya tersebut penting karena berpotensi memberikan dampak besar terhadap perekonomian Aceh.
“Kita wajib membantu beliau. Gubernur berjuang untuk ekonomi Aceh,” ujar Jasman.
Dalam rapat itu juga terungkap hasil sejumlah pertemuan antara Tim Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo Pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.
Anggota Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof. Dr. Mahidin, mengatakan pihak Mubadala Energy dalam beberapa kesempatan mempertanyakan aspek keamanan dan kenyamanan investasi di daratan Aceh.
Menurut Mahidin, isu tersebut kemudian dijadikan salah satu alasan untuk mempertimbangkan proses pengolahan gas dilakukan di tengah laut.
“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut. Padahal kita sudah jelaskan kondisi keamanan dan kenyamanan di Aceh,” kata Mahidin.
Ketua Komisi III DPR Aceh Aisyah Ismail menilai alasan keamanan yang dikaitkan dengan investasi migas di Aceh tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Politikus yang akrab disapa Kak Iin itu mencontohkan aktivitas industri migas yang telah lama berlangsung di Aceh Timur tanpa kendala keamanan yang berarti.
“Terlalu mengada-ada. Buktinya Medco beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman dan tenteram di sana,” ujarnya.
Selain itu, kondisi keamanan Aceh juga dinilai telah mendapat pengakuan melalui sejumlah indikator yang dirilis lembaga nasional. Aceh disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat keamanan sosial yang baik di Pulau Sumatra.
Atas dasar itu, Kapolda Marzuki menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh telah terbukti berdasarkan fakta di lapangan maupun data yang tersedia.
“Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan Pemerintah Aceh,” kata Marzuki.
Pemerintah Aceh saat ini terus mendorong agar pengembangan Blok Andaman dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Salah satu upaya yang diperjuangkan adalah pengolahan gas di KEK Arun, sehingga nilai tambah industri, lapangan kerja, dan pendapatan daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Aceh.
