Djarot menyebut, dengan cara ini fungsi elektoral bisa ditingkatkan dengan mendorong anggaran yang populis. “Ini konsekuensi sistem proporsional terbuka,” ujarnya.
Djarot menjelaskan, dalam sistem pemilu berdasarkan proporsional terbuka, setiap anggota legislatif memang memerlukan instrumen dalam politik anggaran sebagai bagian dari fungsi representasi, melalui Kelompok Pikiran (Pokir) yang disepakati sebagai bagian mekanisme alokasi dan distribusi anggaran.
“Hal ini telah berlangsung dan menjadi mekanisme baku selama ini,” ujar mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.
Sekadar diketahui, PDIP resmi menunjuk Said Abdullah sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Penunjukan tersebut menggantikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.
Penunjukan jabatan baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi, MHum, dari Jabatannya Sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Serta Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.
“Atas Keputusan DPP Partai, tugas utama dan prioritas yang akan saya laksanakan di Jawa Timur sebagai pengemban amanah dari Ibu Ketua Umum dan DPP Partai selama dua bulan ini,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu.(Republika.co.id)
