LM – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp279,98 triliun pada Februari 2023. Rinciannya, untuk PPH non migas telah terkumpul Rp137,09 triliun.
“Artinya sudah dikumpulkan 15,69 persen dari target tahun ini. Dibandingkan tahun lalu PPH non migas ini naik 24,35 persen, jadi pertumbuhannya masih sangat kuat,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa Maret, Selasa (14/3).
Sementara, untuk PPN dan PPnBM telah terkumpul sebanyak Rp128,27 triliun sampai akhir Februari atau baru mencapai 17,27 persen dari target. Untuk PBB dan pajak lainnya sudah mencapai Rp1,95 triliun atau 4,87 persen dari target, sedangkan pajak dari PPh Migas telah terkumpul Rp12,67 triliun.
Dengan demikian, penerimaan pajak keseluruhan baru mencapai 16,30 persen dari target tahun ini. Adapun kinerja penerimaan pajak yang sangat baik selama dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik, harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari, dan dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
“Harga komoditas walaupun masih mengalami koreksi masih memberikan kontribusi, aktivitas ekonomi membaik dari masyarakat dan investasi juga berkontribusi, dan UU HPP juga berkontribusi. Ketiganya adalah memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik,” ujarnya.
Kendati demikian, Sri Mulyani masih waspada karena situasi dunia masih dalam kondisi yang belum stabil. Misalnya dilihat dari harga komoditas global yang masih belum stabil (volatile).
Pos Terkait
Baca Juga
Linimedia.id | Wakil Ketua DPR Adies Kadir disahkan…
Tim MAN 2 Kota Malang sabet medali emas ISFO 2025 di Surabaya, kalahkan ribuan peserta se-Indonesia bidang keuangan syariah.
Kemenag umumkan tujuh film terbaik Nasional 2025, bagian dari Expo Syiar Budaya Islam dan peringatan Hari Toleransi Internasional.
Kemenag dorong generasi muda berkreasi lewat film, musik, dan konten digital untuk menebarkan dakwah Islam moderat dan inspiratif.
Menag Nasaruddin Umar berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas keberpihakan nyata terhadap pesantren dan kesejahteraan santri.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin pastikan penentuan calon Dirjen Pesantren sepenuhnya jadi kewenangan Presiden, prosesnya terus berjalan.