Linimedia.id-Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya tertera dalam dokumen, tetapi juga diterapkan dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menekankan hal ini saat merespons laporan Badan Anggaran DPRK terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 pada sidang paripurna, Selasa (1/9/2026).
Memperhatikan usulan dan kritik dari DPRK, Illiza mengatakan bahwa masukan tersebut penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Setiap kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hingga akhir Agustus 2026 telah terealisasi sebesar Rp253,997 miliar atau 58,26 persen dari target Rp435,966 miliar. Untuk mencapai target, pemerintah kota telah menetapkan perjanjian proyeksi realisasi PAD dengan seluruh kepala OPD, termasuk langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.
Illiza juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam mempermudah pembayaran pajak dan retribusi. “Ketika pelayanan pembayaran dibuat sederhana dan nyaman, kepatuhan masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya,” jelasnya.
Pemerintah Kota juga responsive terhadap berbagai permasalahan infrastruktur, seperti kondisi tanggul yang rusak dan pengelolaan utilitas yang perlu ditata. Pengawasan dan penertiban jaringan utilitas telah dibentuk untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Banda Aceh Academy (BAA) didorong untuk berorientasi pada hasil yang nyata di dunia kerja. Iliza menjelaskan bahwa kurikulum BAA akan dikembangkan sesuai kebutuhan industri dan peserta akan mendapat pendampingan wirausaha.
Dalam penguatan pemerintahan, Illiza menekankan pada penerapan sistem merit bagi aparatur, serta evaluasi kinerja yang komprehensif. Selain itu, ia meminta agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperkuat untuk efektivitas pembangunan.
“Kemitraan konstruktif antara eksekutif dan legislatif adalah prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tutup Illiza, sambil berharap rancangan KUPA dan PPAS dapat disepakati bersama untuk mendukung pembangunan di Banda Aceh.
[Red]
