LM – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pemerintah Gampong Seluruh Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh pada Jumat (05/07/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Dr. La Ode Ahmad P. Bolombo, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Selain itu, turut hadir para kepala SKPA terkait dan peserta rakor dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Aceh menyampaikan rasa syukur atas alokasi Dana Desa yang diterima Aceh, yang merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Tengah. “Kami bersyukur karena Aceh menerima alokasi Dana Desa yang besar, mengingat jumlah gampong di Aceh mencapai 6.500. Dari tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6.497 pemerintahan gampong di Aceh telah menerima total Rp44,2 triliun Dana Desa,” ujar Bustami.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menjelaskan bahwa Dana Desa sangat membantu di tengah menurunnya kemampuan fiskal Aceh akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). “Dana Desa merupakan anugerah yang harus dikelola dengan baik. Tugas para aparatur gampong, terutama keuchik, sangat berat dalam merencanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa,” tambahnya.
Bustami juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap penguatan dan pembinaan aparatur gampong oleh pembina gampong di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. “Para keuchik harus didukung dengan regulasi yang jelas dan kepastian hukum agar mereka nyaman dalam bekerja melayani masyarakat,” katanya.
Pj Gubernur mengajak para Bupati dan Walikota untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong. “Kunjungi, dampingi, dan berikan motivasi kepada para aparatur gampong. Kita juga harus sukseskan dua agenda besar nasional, yaitu PON Aceh-Sumut XXI dan Pilkada Serentak 2024,” tegas Bustami.
Peran strategis dari Bupati/Walikota, Camat, Keuchik, dan seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan kedua agenda tersebut demi Aceh yang lebih baik dan bermartabat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, Bustami optimis Aceh dapat mencapai kemajuan yang signifikan.***