Polemik ini bermula ketika video testimoni Hasnaeni beredar pada akhir tahun 2022 lalu. Dalam video itu tampak sejumlah petinggi partai, yang sudah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, sedang menemui Hasnaeni di penjara.
Dalam video tersebut, Hasnaeni menyebut Hasyim telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dengan iming-iming bakal meloloskan partainya sebagai peserta Pemilu 2024. Belakangan diketahui bahwa partai Hasnaeni tidak lolos.
Pada 22 Desember 2022, Hasnaeni lewat kuasa hukumnya Farhat Abbas mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Empat hari berselang, beredar lagi sebuah video yang isinya Hasnaeni mengklarifikasi tuduhannya terhadap Hasyim dan menyampaikan permohonan maaf.
Pada 6 Januari 2023, Farhat Abbas mencabut pengaduan Hasnaeni terhadap Hasyim di DKPP. Alasannya karena Hasnaeni sudah minta maaf. Farhat juga mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Hasnaeni.
Kasus ini kembali bergulir ketika Sekretaris Jenderal Partai Republik Satu Ihsan Prima Negara melaporkan Hasyim ke Polda Metro Jaya pada 16 Januari 2023. Ihsan bertindak sebagai kuasa hukum Hasnaeni melaporkan Hasyim atas dugaan melakukan pelecehan seksual.
Mengetahui ada pelaporan di Polda, Farhat yang semula membela Hasnaeni, lantas berbalik arah. Farhat menuding Ihsan dan Hasnaeni membuat laporan kepolisian itu hanya untuk memeras dan mempermalukan Hasyim. Farhat diketahui kini sedang mendaftar sebagai calon anggota DPD RI.
Pada 18 Januari 2023, keluarga Hasnaeni berupaya menghentikan polemik ini. Putri dan adik Hasnaeni menemui Hasyim di Kantor KPU RI dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan Hasnaeni. Putrinya menyebut kondisi kejiwaan Hasnaeni sedang tidak stabil sehingga mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh Ihsan untuk melaporkan Hasyim.
