LM – Aceh akan memasuki periode yang semakin menantang dalam beberapa tahun mendatang, dengan berkurangnya secara signifikan transfer dari Pemerintah Pusat dari tahun 2027. Kondisi fiskal daerah diperkirakan akan menjadi lebih sempit, sementara tuntutan pembangunan semakin besar. Dalam kondisi ini, Pemerintah Aceh dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendanai berbagai program yang akan digulirkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2025-2030.
Selain memperluas ruang fiskal dengan pola-pola creative financing seperti penerbitan Sukuk Daerah atau pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemerintah perlu memastikan dunia usaha bisa terus berkembang di Aceh. Minimnya peran investasi swasta dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh harus diperbaiki. Ekonomi Aceh tidak bisa selamanya bergantung kepada belanja Pemerintah (melalui APBD) dan konsumsi masyarakat. Karena Pemerintah mempunyai banyak keterbatasan, sementara daya beli konsumen juga masih tertekan.
Untuk mendiskusikan beberapa isu terkait tantangan yang akan dihadapi serta peluang yang harus direbut oleh perekonomian Aceh, BSI bekerjasama dengan media televisi dan radio local (TVRI dan RRI) mengadakan Talk Show spesial tentang ekonomi Aceh. Diskusi yang menghadirkan beberapa pakar ekonomi daerah dan nasional ini mengupas secara lugas beberapa isu kunci ekonomi yang akan dihadapi oleh Aceh lima tahun ke depan.
Dr Rustam Efendi, pengamat ekonomi senior Aceh menyebutkan “Aceh mempunyai pondasi ekonomi yang kuat, khususnya sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan sebagai sektor unggulan, dimana kontribusi sektor ini bahkan lebih baik dari provinsi lain di Sumatera”.
