Scroll untuk baca artikel
DPRKNews

Dongkrak PAD, Ismawardi Minta Pemko Pasang Tapping Box di Seluruh Warkop dan Restoran

×

Dongkrak PAD, Ismawardi Minta Pemko Pasang Tapping Box di Seluruh Warkop dan Restoran

Sebarkan artikel ini

LM-Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperluas pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di seluruh Warung Kopi (Warkop), kafe dan restoran di Banda Aceh guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, pertumbuhan sektor kuliner di Banda Aceh harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemasukan daerah.

“Kafe dan restoran di Banda Aceh terus menjamur, ini peluang bagi pemerintah kota untuk meningkatkan PAD. Dengan tapping box, pengawasan terhadap pajak restoran akan lebih mudah dan transparan,” ujar Ismawardi.

Pemasangan tapping box ini katanya, dapat mencegah praktik tidak jujur dari sebagian pelaku usaha yang melaporkan pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Alat ini akan mencatat setiap transaksi secara otomatis, sehingga meminimalkan potensi kecurangan dalam pembayaran pajak daerah.

Dikatakannya, ketika alat ini sudah terpasang di setiap kafe dan restoran, maka wajib pajak tidak bisa lagi melaporkan pajaknya secara sepihak.

“Kalau sudah dipasang tapping box, wajib pajak tidak bisa seenaknya menentukan berapa pajak yang harus dibayar, karena semua transaksi sudah tercatat secara otomatis,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Kota Banda Aceh

Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRK Banda Aceh ini berharap Pemerintah Kota Banda Aceh segera merealisasikan pemasangan tapping box secara lebih merata.

Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini demi meningkatkan PAD yang nantinya akan kembali digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banda Aceh.[***]

DPRK

RKI Kecamatan Kuta Alam resmi meluncurkan program pembinaan keluarga melalui Launching Sekolah Keluarga dengan tema “Merawat Mahligai Cinta dalam Rumah Tangga.”

DPRK

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DPRK

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengusulkan alokasi anggaran yang tepat untuk APBK 2026, menekankan pada sektor vital dan evaluasi program yang tidak efektif.

DPRK

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terkait Raqan ABPK 2026, mendesak optimalisasi anggaran untuk pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan.