Scroll untuk baca artikel
DPRKNews

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Pemko Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Medis

×

Ketua DPRK Banda Aceh Minta Pemko Perhatikan Kesejahteraan Tenaga Medis

Sebarkan artikel ini

LM-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga medis, terutama dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas.

Hal ini disampaikannya setelah menerima audiensi sejumlah dokter dari puskesmas se-Kota Banda Aceh yang menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Menurut Irwansyah, para dokter menyampaikan keluhan terkait kurangnya tenaga medis profesional, terutama pengemudi ambulans untuk pasien gawat darurat.

Selain itu, alat medis yang seharusnya tersedia dalam ambulans, seperti alat pengecek detak jantung, masih belum ada di beberapa fasilitas kesehatan. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera dibenahi agar pelayanan kesehatan di Banda Aceh bisa lebih optimal.

Lebih lanjut, Irwansyah juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas tenaga medis melalui sertifikasi khusus. Saat ini, hanya satu puskesmas di Banda Aceh yang memiliki tenaga medis bersertifikasi Advanced Trauma Life Support (ATLS) dan Advanced Cardiac Life Support (ACLS), sementara 10 puskesmas lainnya belum memiliki tenaga dengan sertifikasi ini. Menurutnya, ini menjadi tantangan besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat, terutama dalam menangani kasus-kasus darurat.

Ia mendorong Dinas Kesehatan Banda Aceh untuk memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi ini bagi tenaga medis di puskesmas. Di beberapa daerah lain, biaya sertifikasi ini ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap tenaga kesehatan.

Jika Pemko Banda Aceh tidak bisa menanggung biaya pelatihan ini, Irwansyah menyarankan agar setidaknya diberikan izin belajar bagi tenaga medis yang ingin meningkatkan keahliannya, tanpa harus kehilangan hak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka.

Menurut Irwansyah, tenaga medis adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Baca Juga :  Nova Lantik Muhammad Iksan Sebagai Anggota PAW Anggota BMA

Ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi kesejahteraan tenaga medis belum sepenuhnya terpenuhi, mereka tetap mengabdi dengan optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk pengabdian yang harus diapresiasi oleh pemerintah dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak yang layak.

Selain itu, Ketua DPRK Banda Aceh ini juga meminta Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kolaborasi antara puskesmas dan rumah sakit swasta di Banda Aceh. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah kerja sama dalam pemenuhan tenaga profesional di layanan Public Safety Center (PSC) bagi pasien gawat darurat.

Dengan adanya kolaborasi ini, puskesmas dapat mengandalkan dokter PSC dari rumah sakit swasta tanpa harus membebankan tugas tambahan kepada tenaga medis yang sudah ada.

Irwansyah menegaskan bahwa Pemko Banda Aceh harus memastikan layanan PSC tetap aktif dan dapat diakses masyarakat.

Ini sangat penting agar pasien yang membutuhkan penanganan cepat bisa segera mendapatkan layanan medis yang profesional. Jika layanan darurat ini tidak ditangani dengan baik, maka keselamatan masyarakat bisa terancam.

Audiensi antara Ketua DPRK Banda Aceh dan dokter puskesmas ini menjadi momentum penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh. Dengan adanya perhatian dari pemerintah, tenaga medis diharapkan bisa bekerja lebih optimal tanpa harus mengkhawatirkan keterbatasan fasilitas atau kesejahteraan mereka.

Di sisi lain, masyarakat juga berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab permasalahan ini. Sebab, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya bergantung pada dedikasi tenaga medis, tetapi juga pada dukungan penuh dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan kesejahteraan yang layak bagi mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kesehatan menjadi salah satu aspek yang paling diperhatikan di berbagai daerah, terutama setelah pandemi. Banyak tenaga medis yang bekerja tanpa mengenal lelah, tetapi kesejahteraan mereka kerap kali masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Baca Juga :  Operasi Keselamatan Seulawah, Upaya Polda Aceh Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak kepada tenaga kesehatan sangat diperlukan agar mereka bisa bekerja dengan maksimal dalam melayani masyarakat.

Irwansyah menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa DPRK Banda Aceh akan terus mengawal permasalahan ini dan mendorong Pemko untuk segera bertindak.

Ia berharap, dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap tenaga medis, kualitas layanan kesehatan di Banda Aceh bisa semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[***]

DPRK

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DPRK

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengusulkan alokasi anggaran yang tepat untuk APBK 2026, menekankan pada sektor vital dan evaluasi program yang tidak efektif.

DPRK

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terkait Raqan ABPK 2026, mendesak optimalisasi anggaran untuk pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan.

DPRK

Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengemukakan pandangan soal Raqan Perubahan APBK 2026, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

DPRK

Fraksi Nasdem DPRK Banda Aceh sampaikan pandangan tentang Raqan APBK 2026, menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan anggaran berbasis kesejahteraan.