Linimedia.id-BANDA ACEH – Fraksi Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mengemukakan pandangannya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Nasdem, Hj. Efiaty Z, A.Md, dalam rapat paripurna yang diadakan pada Selasa, 15 September 2026, di Kantor DPRK Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Nasdem menekankan bahwa Rancangan Qanun ini bukan sekadar angka semata, melainkan sebuah cerminan kehendak kolektif untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. “Di sinilah semangat restorasi menemukan maknanya: mengembalikan tata kelola pemerintahan kepada pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak kepada rakyat,” jelas Efiaty.
Menurutnya, pembahasan perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 merupakan momentum penting untuk melakukan penyesuaian, evaluasi, dan akselerasi program pembangunan agar tetap sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta kondisi fiskal daerah.
Fraksi Nasdem memandang pentingnya alokasi setiap rupiah dari APBK untuk benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas layanan publik secara nyata. Mereka memberikan perhatian khusus pada bidang pelayanan kesehatan, dengan menekankan beberapa poin kritis, seperti penguatan standar keselamatan dan kualitas layanan fasilitas kesehatan.
“Kami mendesak alokasi anggaran pada sektor kesehatan, terutama terkait standar operasional di RSUD Meuraxa dan jajaran Puskesmas, untuk memprioritaskan pemenuhan standar keselamatan pasien dan mitigasi kedaruratan,” tambah Efiaty. Ia menekankan bahwa masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional.
Fraksi Nasdem juga meminta agar kesinambungan anggaran untuk program jaminan kesehatan masyarakat, seperti PBI Jaminan Kesehatan, dipantau secara ketat. “Jangan sampai ada warga Banda Aceh yang kurang mampu terkendala akses berobatnya karena masalah validasi data atau defisit anggaran,” ujarnya.
Terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), Fraksi Nasdem menekankan pentingnya perluasan basis dan efisiensi pemungutan agar Banda Aceh tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Dalam Rancangan APBK Tahun 2026, optimalisasi PAD harus menjadi strategi yang progresif dengan tetap menjunjung tinggi keadilan sosial.
Mereka juga mendorong digitalisasi dan transparansi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta intensifikasi sektor potensial seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi lainnya. “Masih banyak potensi PAD yang belum tergali secara maksimal,” ungkap Efiaty.
Terakhir, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya efisiensi belanja dan rasionalisasi program, dengan fokus pada sektor yang langsung berdampak pada pemulihan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. “Besar harapan kami agar catatan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang konstruktif dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi maupun Badan Anggaran bersama pihak eksekutif,” tutup Efiaty.
[Red]
