Linimedia.id-BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengumumkan rencana anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Tahun Anggaran 2027. Penyerahan R-APBK ini dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang didampingi oleh Wakil Wali Kota, Afdhal Khalilullah Mukhlis, kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dalam sidang paripurna di Gedung DPRK, pada Senin (9/11/2026).
R-APBK ini diterima oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, beserta Wakil Ketua I, Daniel A Wahab, dan Wakil Ketua II, Dr Musryadi Aswad. Setelah diserahkan, rancangan anggaran tersebut akan dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan menjadi APBK 2027.
Dalam sambutannya, Illiza menekankan pentingnya kerja keras dan sinergi dari semua pihak dalam merumuskan APBK yang berkualitas, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Banda Aceh tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Infrastruktur tetap menjadi perhatian karena merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujarnya.
Untuk mendukung pertumbuhan fiskal, Pemko Banda Aceh berkomitmen mengoptimalkan pendapatan daerah, sambil tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat. Beberapa langkah yang direncanakan antara lain perbaikan administrasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan aset, dan penerapan inovasi serta digitalisasi dalam pelayanan.
Illiza menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian R-APBK 2027, di mana belanja operasi direncanakan mencapai Rp1,172 triliun. Untuk belanja modal dialokasikan sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp92 miliar.
Di sisi lain, Pemko menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banda Aceh pada 2027 sebesar Rp450 miliar, dengan kontribusi terbesar diharapkan berasal dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp217 miliar. Selain itu, target retribusi daerah sebesar Rp27,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp192 miliar juga akan diusulkan.
Wali Kota Illiza juga menegaskan komitmennya untuk mempertahankan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBK, serta mengalokasikan dana gampong sebesar 10 persen dari total anggaran daerah. “Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera membahas R-APBK tersebut agar dapat ditetapkan menjadi APBK 2027 dalam waktu dekat. Ia menekankan pentingnya agar seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui anggaran daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta visi dan misi kepala daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah. Ia juga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa akan menjadi fokus dalam pembahasan anggaran sesuai dengan janji politik kepala daerah saat ini. DPRK Banda Aceh berkomitmen untuk mengawal pembahasan hingga pelaksanaan APBK, agar anggaran yang disepakati dapat segera direalisasikan dalam program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
[Red]
