Scroll untuk baca artikel
DPRK

PKS Desak Pemerintah Banda Aceh Tangani Masalah Banjir Secara Terintegrasi

×

PKS Desak Pemerintah Banda Aceh Tangani Masalah Banjir Secara Terintegrasi

Sebarkan artikel ini

Linimedia.id-BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menekankan pentingnya penanganan masalah banjir secara efektif dan berkelanjutan. Ia meminta pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengandalkan kegiatan pembersihan saluran saat musim hujan.

Menurut Tuanku Muhammad, masalah genangan air harus diatasi dengan sebuah masterplan yang terintegrasi, menghubungkan sistem drainase dengan sungai, permukiman, serta pengelolaan tata ruang. Hal ini penting agar banjir tidak menjadi persoalan tahunan bagi warga Banda Aceh.

Fraksi PKS juga menyoroti kawasan yang sering mengalami banjir, terutama saat hujan lebat, seperti Kawasan Doy, Ie Masen Kayee Adang, Pasar Tani, dan depan Polda Aceh. Mereka meminta tindakan tegas berupa pemetaan titik banjir, identifikasi penyebabnya, serta penjadwalan penanganan setiap tahun. “Kami berharap ada target pengurangan titik genangan,” ungkap Tuanku Muhammad.

Fraksi PKS tidak hanya fokus pada masalah banjir, tetapi juga mengusulkan peningkatan kualitas jalan dan konektivitas. Pemerintah diharapkan melakukan inventarisasi kondisi jalan kota dan akses ke pusat kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur jalan harus mempertimbangkan keselamatan pengguna dan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, dalam hal penyediaan air bersih, PKS menekankan agar program ini menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) 2027, serta berharap agar perluasan jaringan perpipaan menjadi salah satu fokus utama.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur pedestrian, PKS mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan trotoar, penertiban parkir di badan jalan, serta penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar anggaran yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Terakhir, mereka mendorong agar pembangunan di setiap kecamatan memperoleh minimal dua usulan prioritas dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk diusulkan dalam APBK setiap tahunnya. Pembangunan harus merata, tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau seluruh kecamatan dan gampong,” tutup Tuanku Muhammad.

Baca Juga :  DPRK Banda Aceh Gelar Sosialisasi Nutrisi untuk Anak

[Red]