LM – LEBAK — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait sistem pergantian Pemilu di Indonesia.
“Bapak SBY lupa bahwa pada Desember 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar empat bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” kata Hasto di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Ahad (19/2/2023).
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan atas pernyataan Presiden Keenam RI itu, yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Hasto menegaskan, upaya yang dilakukan Demokrat pada 2008 lalu adalah strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.
“Sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen,” katanya.
Dia menjelaskan, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai, karena PDI Perjuangan juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review.
“Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, malah terjadi liberalisasi politik yang luar biasa,” katanya menjelaskan.
