Scroll untuk baca artikel
News

Illiza Saaduddin Djamal: Pembangunan 2027 Harus Jawab Kebutuhan Perempuan, Anak dan Disabilitas

×

Illiza Saaduddin Djamal: Pembangunan 2027 Harus Jawab Kebutuhan Perempuan, Anak dan Disabilitas

Sebarkan artikel ini

Linimedia.id – Menggelar Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Anak (Musrena), Bappeda Kota Banda Aceh mengundang para perempuan, anak dan disabilitas membahas lima isu strategis kerangka utama prioritas pembangunan.

Musrena dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal di Aula Bappeda Kota Banda Aceh, Kamis (27/2/2026). Adapun arah kebijakan utama pembangunan tahun 2027, yaitu Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan.

Table of Contents

Dalam sambutannya saat membuka acara, Illiza menyampaikan bahwa arah kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta memastikan pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

“Oleh sebabnya kita harus berani menetapkan prioritas. Kita harus berani memilih mana yang paling mendesak, mana yang paling berdampak, dan mana yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan, anak dan disabilitas di Banda Aceh.”

Adapun kelima isu strategis perioritas yaitu pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah. Ketiga, peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan sektor unggulan lokal.

Kemudian keempat, penguatan nilai-nilai Islami, budaya, dan kearifan lokal. Serta kelima penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Kelima isu ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan prioritas pembangunan perangkat daerah. Dan saya ingin menekankan, kelima isu tersebut harus kita lihat dengan perspektif gender dan perlindungan anak,” tegasnya.

“Saya berharap Musrena ini melahirkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan realistis berbasis data serta pengalaman riil di lapangan dan setiap masukan yang lahir dari forum ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD 2027,” tutupnya. (*)

Eksplorasi konten lain dari LiniMedia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca