Partai Sosial Demokrat India (SDPI), yang bekerja dengan PFI mengatakan, pemerintah telah menyerang demokrasi dan hak asasi manusia. Menurut SDPI, kebebasan berbicara, protes dan organisasi telah ditekan dengan kejam oleh rezim terhadap prinsip-prinsip dasar konstitusi India.
“Rezim menyalahgunakan badan investigasi dan undang-undang untuk membungkam oposisi dan menakut-nakuti rakyat agar tidak menyuarakan perbedaan pendapat. Keadaan darurat yang tidak diumumkan terlihat jelas di negara ini,” ujar pernyataan SDPI.
Beberapa kantor SDPI digerebek dan beberapa anggotanya ditahan bulan ini. Pemerintah telah melarang PFI dan afiliasinya seperti CFI, Rehab India Foundation, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organisation, National Women’s Front, Junior Front, Empower India Foundation, dan Rehab Foundation, Kerala.
Pemerintah mengatakan, mereka menemukan sejumlah contoh hubungan internasional PFI dengan kelompok teroris global. Pemerintah India mengklaim beberapa anggota PFI telah bergabung dengan ISIS dan berpartisipasi dalam kegiatan teror di Suriah, Irak dan Afghanistan. Imran mengatakan pemerintah tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan bahwa PFI terlibat dalam terorisme atau bekerja sama dengan ISIS.
India telah menjadi korban beberapa serangan militan besar selama dua dekade terakhir, sebagian besar terkait dengan kelompok Islamis yang berbasis di negara tetangga Pakistan. PFI terbentuk pada akhir 2006 dan diluncurkan secara resmi pada tahun berikutnya. PFI merupakan penggabungan tiga organisasi yang berbasis di India selatan. PFI menyebut dirinya sebagai gerakan sosial yang berjuang untuk pemberdayaan total.(Republika.co.id)
