Ketua Panitia Nasional UKMPPG, Subanji, menjelaskan persiapan ujian telah memasuki tahap akhir, meliputi finalisasi soal, input sistem, serta uji coba aplikasi bersama LPTK, pengawas, dan peserta. “Proses ini kita lakukan dengan sangat hati-hati. Setelah soal masuk ke sistem, kita cek kembali untuk memastikan tidak ada celah yang menimbulkan masalah. Karena masalah kecil pun bisa berdampak besar,” ujarnya.
Ujian Pengetahuan (UP) digelar dalam lima sesi: dua sesi pada Sabtu, dua sesi pada Minggu, dan satu sesi tambahan pada Senin, karena keterbatasan jumlah pengawas sebanyak 2.351 orang dan 30 penyelia. Pelaksanaan UKMPPG melibatkan 16 LPTK dengan 15 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di berbagai wilayah, dikordinasikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Empat LPTK baru turut bergabung: UIN Antasari Banjarmasin, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, UIN Salatiga, dan UIN SATU Tulungagung.
Direktur Pendidikan Agama Islam dan Wakil Ketua Panitia Nasional PPG Kemenag, M. Munir, menekankan pentingnya standardisasi pengawasan agar ujian berjalan adil di semua lokasi. Ia juga meminta agar pengawas memahami penanganan peserta dengan uzur syar’i—seperti sakit, rawat inap, atau melahirkan—agar tetap mendapat perlakuan afirmatif tanpa mengurangi prinsip kejujuran. “Tolong disampaikan standar pengawasan itu seperti apa. Kalau ada uzur syar’i, seperti sakit atau melahirkan, harus ada afirmasi yang jelas agar tidak merugikan peserta,” ujarnya.
Munir menambahkan, panitia dan TUK harus mewaspadai kendala jaringan di daerah tertentu dan memberikan toleransi proporsional bagi peserta terdampak gangguan teknis. Ia menyoroti pelanggaran Uji Pengetahuan menurun, tetapi pelanggaran Uji Kinerja meningkat, seperti praktik joki dan manipulasi video. “Tindakan yang mencederai integritas ujian tidak akan ditoleransi dan akan langsung didiskualifikasi,” tegasnya.
