LM – Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, Azwardi, memastikan kesiapan Aceh dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Pemilu Legislatif 2024 dengan sukses. Dalam Rapat Koordinasi bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Aceh pada Senin (8/1/2024), Azwardi menegaskan perlunya kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran proses Pemilu.
“Kita harus mensukseskan Pemilu. Oleh karena itu, kita butuh masukan dari KIP dan Panwaslu. Terkait rencana kita melakukan kunjungan, apakah sampel dan kapan mulai bergerak sebelum proses finalisasi ini selesai, kalau masa tenang sudah tidak mungkin lagi kita ke lapangan,” kata Azwardi.
Rapat tersebut membahas sejumlah aspek krusial terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk logistic pemilu, dukungan anggaran, Naskah Perjanjian Hibah Aceh, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, kunjungan lapangan ke kabupaten/kota, dan Alat Peraga Kampanye.
Azwardi juga mengungkapkan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk seluruh kabupaten/kota sudah tanda tangan, dan perlu pemantauan bersama terkait implementasinya.
Ketua KIP Aceh, Saiful Bismi, memberikan update perkembangan logistik Pemilu di Aceh. Saat ini, pengiriman kotak suara, bilik suara, dan tinta sudah sampai ke kabupaten/kota, dan proses penyortiran dan penyimpanan sudah dilakukan.
“Terkait surat suara, kondisi hari ini hanya satu kabupaten yang masih bersandar kapalnya, untuk daerah lain sudah masuk dan saat ini sedang proses sortir dan lipat,” ungkap Saiful.
Menanggapi hal tersebut, Azwardi menyatakan optimisme bahwa dengan kerja sama multi pihak, seluruh proses Pemilu akan berjalan sukses sesuai target. Dia juga menekankan perlunya bantuan dari Panwaslu di kabupaten/kota, khususnya di Aceh Tamiang yang masih dalam proses distribusi logistik.
Ketua Panwaslu Aceh menegaskan bahwa peran lembaganya adalah memastikan proses Pemilu berjalan sesuai aturan, bukan mencari kesalahan, melainkan sebagai bahan evaluasi bersama. Logistik Pemilu menjadi catatan bersama agar KIP dapat menanggulangi proses kekurangan surat suara dengan efektif.[red]
