Melalui forum ini, ia berharap terbangun kesamaan persepsi, pertukaran praktik-praktik baik antar daerah, serta lahirnya langkah-langkah konkret untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Jalaluddin juga menyoroti tantangan kebijakan fiskal daerah. Saat ini, banyak pemerintah kota menghadapi kondisi belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen dari total APBD, sehingga membatasi ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan penguatan mitigasi bencana.
“Diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Penguatan tata kelola keuangan daerah harus berjalan seiring dengan reformasi pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital,” katanya.
Pelayanan perizinan yang baik, lanjutnya, tidak hanya meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kota untuk membiayai program-program strategis, termasuk penanggulangan bencana.
Ia memandang Pra Raker Komwil I APEKSI ini sangat strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, baik terkait kebencanaan maupun penguatan fiskal daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarkota, sehingga ketangguhan kota-kota di Indonesia dapat terbangun secara berkelanjutan,” ujarnya.
