“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi bisa dicapai dengan kolaborasi. Tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp503,2 triliun untuk perlindungan sosial, mulai dari jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, pemberdayaan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang usaha,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menekankan perluasan akses dokumen kependudukan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan akses pembiayaan UMKM. Ia mendorong pemerintah daerah aktif melakukan konsolidasi program dan intervensi anggaran agar penanggulangan kemiskinan berjalan efektif hingga ke tingkat desa.***
