Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga. Kali ini, kegiatan digelar di aula pendopo wali kota, Minggu, 10 Mei 2026.
Acara dimulai dengan penyampaian policy brief dari sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Mereka menyuarakan isu pendidikan, kesehatan-kebersihan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, dan kebencanaan.
Menyahuti suara warganya, Wali Kota Illiza mengatakan pembahasan policy brief melalui Forum Suara Warga merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kota Banda Aceh.
“Kami memandang policy brief ini bukan sekadar masukan, tetapi sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai,” sebut Illiza yang didampingi oleh Sekdako Jalaluddin, para asisten, dan sejumlah kepala dinas terkait.
Ia pun sangat menghargai partisipasi masyarakat, karena meyakini sepenuhnya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Masukan-masukan ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan inklusif,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Illiza menegaskan isu terkait pungutan liar, perundungan, serta persepsi terhadap sistem zonasi menjadi perhatian serius pemerintah kota, “Karena hal ini menyangkut rasa keadilan dan kenyamanan belajar bagi peserta didik.”
Dalam penanganan pungutan liar, ia telah menerbitkan surat edaran wali kota tentang larangan pungutan pada satuan pendidikan, “Yang tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga diperkuat dengan sosialisasi kepada sekolah serta penyediaan kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara langsung dan ditindaklanjuti secara cepat.”
