Illiza Dorong Frontliner Bangun Kepercayaan Melalui Pelayanan Prima

Banda Aceh – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membuka kegiatan Pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema “Membangun Industri Jasa Keuangan yang Profesional Melalui Komunikasi yang Efektif dan Pelayanan Prima” di Ruang Serbaguna Kantor OJK Provinsi Aceh, Kamis 23 Juli 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK) Aceh tersebut menjadi wadah peningkatan kompetensi frontliner dalam menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Turut hadir Kepala OJK Provinsi Aceh Daddy Peryoga, Direktur Utama Bank Aceh sekaligus Ketua FK-IJK Aceh Fadil Ilyas, jajaran pengurus FK-IJK, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta para peserta pelatihan dari berbagai sektor industri jasa keuangan.

Dalam sambutannya, Illiza mengatakan, frontliner merupakan wajah pertama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi jasa keuangan. Meski interaksi dengan nasabah sering kali hanya berlangsung beberapa menit, menurutnya kesan yang tercipta pada momen tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dilayani.

“Pelayanan hari ini bukan hanya soal cepat. Pelayanan juga soal memberi rasa tenang, mau mendengarkan, mau menjelaskan, dan memastikan masyarakat benar-benar memahami informasi yang diterimanya. Perlindungan konsumen dimulai dari komunikasi yang baik, bukan menunggu ketika masalah sudah terjadi,” ujar Illiza.

Illiza melanjutkan, perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut, juga muncul berbagai tantangan baru seperti phishing, tautan palsu, penyalahgunaan OTP, hingga berbagai bentuk social engineering yang dapat merugikan masyarakat. Karena itu, menurutnya, frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan digital.