Linimedia.id-BANDA ACEH – Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh yang digelar pada Senin malam, 21 September 2026, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Ramza Harli, menekankan pentingnya pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan agar setiap tahap pelaksanaan mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari penyimpangan.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang telah ditetapkan, tanpa menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Ramza Harli.
Ia juga meminta agar pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran yang tersisa beberapa bulan lagi segera dipercepat, dengan fokus pada pengukuran hasil, ketepatan waktu, dan tetap menjaga kualitas pekerjaan.
Ramza menegaskan pentingnya pelayanan dasar masyarakat, terutama dalam distribusi air bersih, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, dan pemeliharaan infrastruktur. “Fraksi Partai Gerindra menekankan agar Pemerintah Kota segera menguatkan pencegahan serta penanganan banjir yang sering melanda wilayah perkotaan, terlebih dengan datangnya musim hujan,” tambahnya.
Fraksi ini juga meminta dukungan terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan ketahanan pangan, untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ramza menegaskan agar Pemerintah Kota tidak mengabaikan kewajiban daerah yang tidak direncanakan, dan belajar dari pengalaman utang daerah tahun sebelumnya agar pengelolaan APBK ke depan lebih sehat dan terencana.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar belanja akhir tahun dilakukan secara hati-hati, disesuaikan dengan pendapatan yang ada, dan berprioritas. “Kualitas pekerjaan konstruksi juga harus ditingkatkan dengan memastikan semua pelaksana proyek mematuhi standar teknis serta adanya pengawasan yang ketat,” tegas Ramza.
Ia juga menyarankan agar proyek fisik yang dilaksanakan oleh dinas di luar Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan tenaga teknis dari Dinas PUPR dalam tahap perencanaan hingga pengawasan lapangan demi menjaga kualitas pekerjaan.
[Red]
