Linimedia.id-BANDA ACEH – Juru bicara Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Royes Ruslan, menegaskan bahwa penyesuaian belanja dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 perlu difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Royes menjelaskan bahwa Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026 harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga. Prioritas yang harus diutamakan meliputi pelayanan pendidikan dan kesehatan, penataan kota, infrastruktur dasar, sistem drainase, penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, transportasi serta penataan parkir. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.
“Penguatan pendapatan daerah harus menjadi fokus. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui tata kelola yang baik, pelayanan yang baik, pengawasan yang konsisten, dan perencanaan yang realistis. Target pendapatan dan pembiayaan juga harus disusun secara rasional agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pelaksanaan program prioritas,” tegas Royes.
Sementara itu, fraksi Partai Demokrat menggarisbawahi pentingnya efisiensi, efektivitas, dan percepatan dalam pelaksanaan anggaran. Percepatan daya serap anggaran, khususnya pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan dapat diminimalkan keterlambatannya. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pengadaan tepat waktu, serta koordinasi antar pemangku kepentingan dan pengendalian yang berkala.
Royes juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan pada pelaksanaan Perubahan APBK. Penegasan ini disampaikan agar anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan perbaikan nyata dalam pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat. “Setiap program harus memiliki indikator keluaran dan manfaat yang jelas,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pembahasan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan anggaran. Perubahan APBK diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong kemajuan Kota Banda Aceh secara berkelanjutan.
[Red]
