Linimedia.id-BANDA ACEH – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Kota memberikan perhatian serius terhadap struktur pendapatan daerah yang saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dinilai dapat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai program-program prioritas apabila terjadi perubahan kebijakan transfer.
Dalam upaya memperbaiki kondisi ini, Fraksi PAN mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyusun strategi yang terencana dan berkelanjutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menekankan pentingnya langkah-langkah yang tidak membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro secara tidak proporsional.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pendataan objek pajak yang akurat, penertiban kebocoran penerimaan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak,” kata Sofyan Helmi, perwakilan Fraksi PAN.
Fraksi PAN juga menekankan pentingnya setiap target peningkatan PAD didukung oleh data yang realistis, strategi pencapaian yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat daerah pengelola pendapatan.
Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) harus didasarkan pada skala prioritas yang memenuhi kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya mengikuti rutinitas program tahunan dari perangkat daerah.
“Kami meminta agar belanja daerah diarahkan secara proporsional pada pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Fraksi PAN juga memperingatkan agar pemerintah menghindari pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
[Red]
