Linimedia.id-BANDA ACEH – Komisi II DPRK Banda Aceh mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang terletak di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M. Zidan Al Hafidh, S.Ked, menekankan pentingnya untuk mengkaji dan meninjau lebih mendalam mengenai SPALD-T yang dibangun menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Menurut Zidan, fasilitas ini berfungsi untuk mengolah limbah domestik secara terpadu, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sanitasi, menjaga kebersihan lingkungan, serta melindungi sumber air tanah.
Lebih lanjut, Zidan mengungkapkan bahwa keberadaan SPALD-T seharusnya menjadi solusi pengelolaan limbah yang aman dan terintegrasi. Ia menambahkan, jika fasilitas ini dioperasikan secara maksimal, dampak positifnya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah kota. Saat ini, SPALD-T Banda Aceh memiliki kapasitas layanan untuk 5.000 pengguna, namun sampai saat ini baru sekitar 14 pengguna yang memanfaatkan fasilitas ini, termasuk Polresta Banda Aceh, Balai Kota, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu hambatan utama dalam operasional SPALD-T adalah belum adanya jaringan pipa sambungan rumah (SR) yang menghubungkan limbah domestik masyarakat ke instalasi pengolahan. Oleh karena itu, Komisi II DPRK meminta Pemko Banda Aceh untuk tidak hanya mengandalkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. “Kami mendesak Pemko untuk proaktif mencari solusi dan koordinasi agar pembangunan jaringan pipa SR dapat segera direalisasikan,” ujar Zidan, dengan menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk menemukan anggaran tambahan sekitar Rp 55 miliar hingga Rp 60 miliar.
Zidan juga mengungkapkan bahwa beban operasional SPALD-T saat ini mencapai sekitar Rp 300 juta, yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Hal ini berpotensi membebani keuangan daerah jika instalasi tidak segera dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan publik lainnya, dan bukan terus menerus menguras anggaran untuk biaya operasional instalasi.
“Seharusnya, anggaran Rp 300 juta tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lebih luas. SPALD-T justru diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan atau dividen bagi pemerintah kota, bukan malah menambah beban anggaran,” tegasnya. Pengelolaan SPALD-T saat ini berada di bawah pengawasan Perumda Tirta Daroy, sebuah perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Fasilitas ini memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dan menjaga kebersihan air tanah serta lingkungan perkotaan.
[Red]
