Linimedia.id-BANDA ACEH – Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh memberikan perhatian mendalam terhadap berbagai persoalan dasar yang dihadapi oleh warga Banda Aceh.
Dalam Pandangan Fraksi Demokrat terhadap Raqan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 yang dibacakan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, pada sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026), sejumlah poin penting disampaikan.
Fraksi Demokrat menyatakan bahwa penyerahan dokumen anggaran ini adalah bukti komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Banda Aceh.
“Kami menyambut baik tema pembangunan tahun 2027, yaitu ‘Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan’, yang kami nilai sangat sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ungkap Aiyub.
Meski demikian, sebagai mitra kritis dan konstruktif, Fraksi Demokrat merasa berkewajiban untuk memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi agar kebijakan anggaran tahun 2027 berkeadilan, berdampak, dan berkelanjutan.
“Sikap kami jelas: anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara komprehensif,” tambahnya.
Fraksi Demokrat mencatat bahwa APBK Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,35 triliun, dengan rinciannya adalah pendapatan sebesar Rp1.351.204.741.633. Namun, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp82.646.246.505 atau 5,76 persen dibandingkan tahun 2026, yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi dana transfer pusat.
Fraksi Demokrat memahami tantangan fiskal yang dihadapi, tetapi justru saat inilah ketajaman dalam menentukan prioritas dan inovasi kebijakan sangat diperlukan. Mereka juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, di mana porsi pendapatan transfer mencapai 58,20 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran 28,37 persen, yang dianggap rentan terhadap guncangan fiskal.
Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Kota untuk:
- Menggenjot PAD secara terukur dan berkeadilan, dengan tidak membebani rakyat, tetapi melalui optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- Melakukan reformasi belanja agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung terhadap pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
- Menghindari defisit yang tidak perlu dan menjaga disiplin fiskal untuk mencegah beban utang di masa mendatang.
Fraksi Demokrat berpendapat bahwa APBK 2027 harus berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa prioritas sektoral yang dinyatakan adalah:
Pendidikan: Investasi Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan
Fraksi Demokrat menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpusat pada pembangunan fisik, tetapi harus mencakup pemerataan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, penguatan kompetensi guru, dan digitalisasi pembelajaran. Mereka mendorong Dinas Pendidikan untuk menetapkan indikator kinerja berbasis hasil, seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas lulusan yang berdaya saing.
Kesehatan: Penguatan Layanan Primer dan Pencegahan
Fraksi Demokrat menyampaikan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, dan peningkatan kualitas layanan puskesmas. Mereka meminta agar alokasi anggaran kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif, serta memperkuat integrasi data kesehatan berbasis digital.
Infrastruktur dan Lingkungan Hidup: Membangun Kota yang Tangguh
Fraksi Demokrat mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota terhadap infrastruktur dasar, tetapi mencatat bahwa belanja modal yang direncanakan sebesar Rp100,544 miliar, atau sekitar 7,44 persen dari total belanja daerah, terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prioritas harus diberikan pada jalan, drainase, air bersih, dan ruang publik yang layak.
Ekonomi Kerakyatan: UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Syariah
Fraksi Demokrat menilai pentingnya pembangunan ekonomi daerah yang fokus pada kemandirian dan produktivitas masyarakat, khususnya melalui penguatan UMKM. Mereka juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata syariah sebagai sektor penggerak ekonomi kota.
“Kami juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota untuk mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah, menjaga alokasi kesehatan yang optimal, dan menyalurkan Dana Gampong sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum,” ungkap Aiyub, sembari menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terhadap alokasi Dana Desa yang semakin berkurang.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah syarat utama keberhasilan pembangunan, mendesak peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di seluruh lini pemerintahan. Mereka mengingatkan akan pentingnya inventarisasi dan penataan aset daerah, terutama gedung-gedung tak terawat yang bisa berpotensi menimbulkan bahaya bagi warga.
Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk optimasi APBK 2027, termasuk penyusunan rencana kerja yang terukur untuk setiap program yang dianggarkan, serta memastikan prioritas belanja pada pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Mereka menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Banda Aceh untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan masukan dan rekomendasi mereka mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota.
[Red]
