Linimedia.id-BANDA ACEH – Dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) di Gedung DPRK, Fraksi Golkar-PKB-PPP menyampaikan pandangan terkait Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027. Pandangan ini dibacakan oleh Muhammad Iqbal ST selaku Sekretaris Fraksi, yang menekankan sejumlah isu penting terutama mengenai pendapatan asli daerah (PAD), produktivitas aset, serta pengawasan terhadap kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi ini mengawali pandangannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh yang telah menyampaikan Raqan APBK secara resmi. Iqbal mengungkapkan, “Kami memandang bahwa APBK merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” Oleh karena itu, mereka menilai pembahasan R-APBK harus dilakukan dengan cermat dan transparan.
Menanggapi kondisi pendapatan daerah, Iqbal menginformasikan bahwa R-APBK Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan lebih signifikan, yaitu sebesar 9,55 persen, menjadikan hal ini sebuah tantangan bagi kemampuan fiskal Kota Banda Aceh. Fraksi Golkar-PKB-PPP menyerukan perlunya strategi untuk mengoptimalkan PAD melalui pendataan potensi pajak dan retribusi daerah.
Di sisi lain, belanja daerah dalam R-APBK Tahun Anggaran 2027 juga mengalamai penurunan sebesar 5,19 persen dibandingkan KUA-PPAS. Fraksi ini berharap agar Pemerintah Kota lebih selektif dalam menentukan prioritas dan menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan. “Belanja daerah hendaknya diarahkan pada program-program produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” imbuh Iqbal.
Beberapa sektor perhatian Fraksi Golkar-PKB-PPP meliputi:
- Infrastruktur dan Pengendalian Banjir: Fraksi ini mengapresiasi rencana pemeliharaan jalan dan perbaikan drainase, serta meminta agar pembangunan dilakukan secara merata, terutama di kawasan rawan banjir.
- Pendidikan dan Kesehatan: Mereka mendukung pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan berharap adanya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan. Di bidang kesehatan, peningkatan layanan puskesmas juga perlu menjadi prioritas.
- Ekonomi Masyarakat dan UMKM: Fraksi ini menyambut baik rencana untuk memperkuat Pasar Aceh dan sentra IKM namun mengingatkan agar program juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
- Pembangunan dan Pemberdayaan Gampong: Mereka menyoroti alokasi Dana Gampong yang diharapkan cukup untuk pelayanan masyarakat dan infrastruktur.
Fraksi Golkar-PKB-PPP juga memberikan perhatian terhadap isu penegakan syariat Islam, mendorong Pemerintah Kota untuk mengedepankan pendidikan dan pembinaan akhlak, serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai bagian dari program pembangunan. Mereka juga menyoroti fenomena LGBT sebagai persoalan sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan edukasi dan pembinaan.
Selain itu, rencana pembangunan Laboratorium Parfum dan Taman Atsiri turut disoroti sebagai upaya mengangkat potensi minyak nilam. Fraksi ini mendukung gagasan tersebut sepanjang didasarkan pada kajian yang matang dan manfaat ekonomi yang jelas.
Fraksi Golkar-PKB-PPP menekankan pentingnya keterbatasan fiskal diatasi melalui peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Setiap program dalam APBK harus memiliki target kinerja yang terukur dan jelas. Iqbal menutup pandangannya dengan mendorong pengawasan internal dan peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
[Red]
