LM – JAKARTA — Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang diinisiasi NU menjelang resepsi puncak peringatan Satu Abad NU bakal digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/2/2023). Forum ini menghadirkan 15 pakar sebagai pembicara kunci, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.
Kelima belas pemaparan para mufti dan ahli hukum Islam tersebut mengulas berbagai persoalan kontemporer dari susut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-muslim, hingga tata politik global. Salah satunya pembahasan tentang posisi Piagam PBB di mata syariat Islam.
Najib Azca dari Tim Pengelola Materi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I menjelaskan urgensi forum akbar ini membincangkan pandangan syariat terhadap piagam PBB setidaknya pada dua arah di lingkungan internal umat Islam dan di lingkungan pergaulan internasional.
Pada aras pertama, Muktamar Fikih Peradaban I merupakan ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fuqaha untuk membangun konstruksi fiqhiyyah yang solid dan diterima luas perihal legitimasi syariah bagi konstruksi negara-bangsa dan kesepakatan negara-bangsa dalam bentuk kelembagaan dan piagam PBB.
“Hal ini penting dilakukan karena perbincangan perihal tersebut absen dalam kanon-kanon fiqih yang ditulis para ulama yang memang sebagian besar disusun pada masa konstruksi politik berbasis khilafah,” kata Wakil Sekjen PBNU ini, Sabtu (4/2/2023), dalam siaran persnya.
Pada aras kedua, sambungnya, ajakan dan dorongan untuk menengok dan memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional.
Pos Terkait
Baca Juga
Linimedia.id | Wakil Ketua DPR Adies Kadir disahkan…
Tim MAN 2 Kota Malang sabet medali emas ISFO 2025 di Surabaya, kalahkan ribuan peserta se-Indonesia bidang keuangan syariah.
Kemenag umumkan tujuh film terbaik Nasional 2025, bagian dari Expo Syiar Budaya Islam dan peringatan Hari Toleransi Internasional.
Kemenag dorong generasi muda berkreasi lewat film, musik, dan konten digital untuk menebarkan dakwah Islam moderat dan inspiratif.
Menag Nasaruddin Umar berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas keberpihakan nyata terhadap pesantren dan kesejahteraan santri.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin pastikan penentuan calon Dirjen Pesantren sepenuhnya jadi kewenangan Presiden, prosesnya terus berjalan.