LM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Asrizal Asnawi, mengusulkan pembentukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) di Aceh sebagai langkah untuk mengatasi masuknya pengungsi Rohingya secara berombongan. Usulan ini disampaikan dalam wawancara pada Senin (25/3/2024). Asrizal Asnawi memandang bahwa perlunya perkuatan pertahanan di laut untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks, terutama terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya yang seringkali menggunakan jalur laut untuk memasuki wilayah Aceh.
Menurut Asrizal, Aceh memiliki sejarah maritim yang kaya, yang pernah diwarnai oleh kekuatan armada laut pada masa Laksamana Malahayati. Dalam perspektif ini, pembentukan Lantamal di Aceh akan memberikan dukungan strategis bagi keamanan wilayah laut Indonesia. Dia juga menyoroti pentingnya peran Aceh sebagai titik paling ujung barat Indonesia, sehingga keberadaan Lantamal di sana diharapkan dapat mengantisipasi masuknya berbagai potensi ancaman, termasuk mafia dan bahkan ancaman peperangan.
“Keberadaan Lantamal di Aceh tidak hanya akan mengamankan wilayah Aceh tetapi juga akan memberikan kontribusi signifikan bagi keseluruhan Indonesia,” ujarnya.
Asrizal juga menjelaskan bahwa meskipun masuknya pengungsi Rohingya ke Aceh sering kali terjadi tanpa bantuan mesin kapal, namun hal ini masih menimbulkan dilema. Di satu sisi, membantu mereka masuk ke wilayah Aceh dapat dianggap sebagai pelanggaran, tetapi di sisi lain, tidak memberikan bantuan juga dianggap melanggar prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut Asrizal, langkah pencegahan seperti pembentukan Lantamal di Aceh mungkin merupakan solusi yang lebih baik.
Menyikapi usulan ini, Ketua DPD PAN Aceh Tamiang, menyatakan dukungannya. Menurutnya, keberadaan Lantamal di Aceh akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wilayah tersebut. Dia juga menekankan bahwa dengan adanya Kodam khusus di Aceh, pembentukan Lantamal khusus akan menjadi langkah logis dalam memperkuat pertahanan nasional di wilayah ini.
Meskipun usulan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak, tetapi pembentukan Lantamal di Aceh tentu saja tidak akan terwujud dengan mudah. Ada berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan, termasuk pertimbangan strategis, anggaran, serta dampak sosial dan politik di tingkat lokal dan nasional.
Pemerintah pusat diharapkan dapat mempertimbangkan dengan seksama usulan ini, mengingat urgensi dalam mengatasi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan nilai kemanusiaan.[ADV]
