LM – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh memimpin rapat kerja dengan RSUDZA (Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin) untuk mengupayakan peningkatan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat Aceh. Rapat yang digelar Kamis (16/05/2024) ini dipimpin oleh Ketua Komisi V, M Rizal Falevi Kirani, didampingi oleh wakil ketua dan anggota komisi lainnya. Di pihak RSUDZA, rapat dihadiri oleh Direktur Isra Firmansyah dan jajaran wakil direktur.
Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, menegaskan pentingnya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Aceh. Salah satu langkah yang diupayakan adalah melalui rencana perluasan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUDZA. “Kami mendorong rumah sakit untuk memperluas pelayanan, terutama dengan perencanaan yang matang untuk perluasan IGD,” kata Falevi Kirani.
Perluasan IGD menjadi perhatian utama karena RSUDZA merupakan rumah sakit rujukan dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Dalam rapat, Falevi Kirani juga menyoroti keluhan yang sering diterima oleh Komisi V DPR Aceh terkait pelayanan di RSUDZA, dan menekankan perlunya peningkatan terus menerus dalam hal tersebut.
Selain perluasan IGD, rapat juga membahas lanjutan pembangunan Bunker Onkologi di RSUDZA. Falevi Kirani mengumumkan bahwa proyek ini akan direalisasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini. Ini menandakan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, khususnya dalam penanganan kanker, yang menjadi perhatian serius di masyarakat.
“Tahun ini, kita akan merealisasikan pembangunan Bunker Onkologi melalui DAK. Ini langkah positif untuk memperkuat penanganan kanker di Aceh,” ungkap Falevi Kirani.
Rapat kerja antara Komisi V DPR Aceh dan RSUDZA juga menyoroti beberapa aspek penting lainnya. Salah satunya adalah penyelesaian Terima Pengeluaran Pegawai (TPP) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) RSUDZA, yang menjadi perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga medis di rumah sakit tersebut.
Selain itu, biaya pasien rujukan juga menjadi perbincangan dalam rapat. Dalam konteks RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan yang melayani 23 kabupaten/kota, penting untuk memastikan bahwa biaya pelayanan tidak menjadi beban berat bagi pasien yang dirujuk dari daerah lain.[ADV]
Author: Redaksi Linimedia
