LM – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersuara tegas dalam menanggapi masalah pembuangan ikan hasil tangkapan nelayan yang melimpah di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Lampulo, Banda Aceh. Anggota Komisi II DPRA, Nurdiansyah Alasta, meminta Pemerintah Aceh segera mengambil langkah preventif dengan menyiapkan ruang cold storage (pendingin) khusus untuk menampung ikan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menghindari kerugian bagi nelayan akibat penurunan harga.
“Penyediaan cold storage harus menjadi tindakan awal jika keadaan ini terus berlanjut,” tegas Nurdiansyah Alasta. Sabtu, 4 Mei 2024.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas pembuangan sekitar tiga ton ikan jenis dencis dan tongkol kecil di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Lampulo, Banda Aceh, yang dilakukan pada Kamis (2/5). Pembuangan ini terjadi karena harga jual ikan tersebut anjlok drastis, berkisar hanya Rp1.000 hingga Rp3.000 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang mencapai Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram.
Nelayan yang terpaksa melakukan pembuangan tersebut menghadapi kerugian yang besar akibat fluktuasi harga pasar yang tidak terduga. Nurdiansyah Alasta menekankan bahwa Pemerintah Aceh, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), harus turun ke lapangan dengan segera untuk meninjau kondisi pasar dan mengambil tindakan yang tepat.
“Saya berharap pemerintah bisa mengambil tindakan cepat atau setidaknya memanfaatkan kejadian ini sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah serupa di masa depan,” ujarnya.
Selain menyiapkan cold storage, Nurdiansyah juga mengingatkan bahwa DKP Aceh harus aktif dalam mensosialisasikan informasi mengenai waktu penangkapan ikan dan estimasi harga pasar kepada para nelayan. Langkah ini diharapkan dapat membantu nelayan dalam mengatur strategi penangkapan yang lebih efisien.
“Masyarakat nelayan harus diberi pemahaman yang cukup mengenai dinamika pasar agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melaut,” tambahnya.
Terkait dengan penyediaan cold storage, Nurdiansyah menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dapat mempertimbangkan opsi menyewa cold storage dari pihak swasta sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah ini. Namun, dalam jangka panjang, Pemerintah Aceh juga harus mempertimbangkan untuk memiliki cold storage sendiri guna menjaga ketahanan pangan dan mengoptimalkan sumber daya ikan yang melimpah di wilayah tersebut.
“Mudah-mudahan pemerintah dapat menangani permasalahan ini dengan serius dan mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat, terutama para nelayan,” harap Nurdiansyah.[ADV]
Author: Redaksi Linimedia
