Linimedia.id – Informasi keliru mengenai kebijakan pemerintah dapat menyebar luas dalam waktu singkat melalui media sosial dan grup percakapan. Jika tidak segera diluruskan, kabar yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh menyiapkan mekanisme khusus untuk menangani disinformasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.
Penanganannya tidak sebatas membantah informasi yang beredar. Ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan, mulai dari memeriksa kebenaran informasi, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, menyusun narasi klarifikasi, hingga menyebarkannya melalui berbagai kanal komunikasi resmi.
Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh, Muhammad Zubir, melalui Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, Nourchalis, S.E., mengatakan penanganan disinformasi mengenai kebijakan daerah telah memiliki prosedur operasional standar (SOP).
“Jika ditemukan disinformasi terkait kebijakan daerah, prosedur operasional standar (SOP) dijalankan dalam skema penanganan cepat,” kata Nourchalis.
Tahap awal penanganan adalah melakukan verifikasi silang kepada OPD teknis yang bertanggung jawab terhadap kebijakan atau program yang menjadi perhatian masyarakat.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah informasi yang beredar sesuai dengan ketentuan, mengandung bagian yang tidak lengkap, atau telah keluar dari konteks sebenarnya.
Diskominfotik tidak bekerja sendiri dalam proses tersebut. Penjelasan substantif tetap mengacu pada data dan keterangan perangkat daerah yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugasnya.
Setelah fakta dipastikan, tim komunikasi menyusun narasi klarifikasi yang singkat, tidak bias, dan mudah dipahami masyarakat.
Penjelasan tidak cukup hanya menyatakan bahwa sebuah informasi keliru. Masyarakat juga perlu mengetahui bagian yang tidak tepat serta bagaimana keadaan atau ketentuan sebenarnya.
Karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana menjadi perhatian agar penjelasan pemerintah tidak justru menimbulkan kebingungan baru.
Setelah melalui verifikasi, klarifikasi disebarkan melalui sejumlah saluran komunikasi agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Nourchalis menjelaskan, distribusi dilakukan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, portal berita daerah, serta jejaring pesan instan aparat gampong.
“Distribusi multi-kanal, klarifikasi diunggah serentak di seluruh kanal resmi Pemko, portal berita daerah, serta disebarkan melalui jejaring pesan instan aparat gampong sejak isu terverifikasi,” jelasnya.
Pola tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan dari berbagai saluran informasi yang biasa mereka gunakan.
Meski disampaikan melalui platform berbeda, substansi klarifikasi tetap harus mengacu pada hasil verifikasi yang sama. Konsistensi pesan menjadi penting agar tidak muncul versi penjelasan yang berbeda-beda mengenai satu persoalan.
Selain memantau informasi yang beredar, Diskominfotik juga memperhatikan laporan dan pertanyaan yang disampaikan langsung oleh masyarakat.
Pelapor dapat memperoleh tindak lanjut berupa klarifikasi melalui kanal tempat laporan diterima, sepanjang mencantumkan identitas dan kontak pribadi secara terbuka.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Warga yang menyampaikan laporan tidak hanya memberikan informasi kepada pemerintah, tetapi juga dapat memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang mereka sampaikan.
Apabila laporan menyangkut data teknis atau pelaksanaan program tertentu, penanganannya tetap dikoordinasikan dengan OPD yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, laporan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk mengenali persoalan sekaligus memperbaiki penyampaian informasi publik.
Dalam penanganan disinformasi, kecepatan merespons menjadi faktor penting. Semakin lama informasi yang belum jelas dibiarkan tanpa penjelasan, semakin besar peluang munculnya berbagai tafsir di tengah masyarakat.
Meski demikian, respons cepat tidak berarti pemerintah harus menyampaikan informasi sebelum proses pemeriksaan selesai.
Jika verifikasi dan koordinasi dengan OPD masih berlangsung, pemerintah dapat memberikan keterangan awal bahwa persoalan tersebut sedang ditangani. Keterangan itu tetap harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak mendahului hasil pemeriksaan.[***]
