LM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G77 dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangka World Climate Action Summit (WCAS) COP28 di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA). Dalam pidato inspiratifnya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat implementasi dalam penanganan perubahan iklim global.
“COP28 harus menjadi ajang untuk perkuat implementasi bukan ajang untuk pertunjukan ambisi. Prinsip Paris Agreement harus jadi pedoman bahwa tanggung jawab harus dibagi sesuai kemampuan nasional,” kata Presiden di Plenary Al Ghafat, Expo City Dubai, Sabtu (02/12/2023).
Presiden Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap G77 dan RRT, serta mengajak semua pihak untuk melakukan aksi bersama.
Presiden Jokowi mengundang seluruh pihak untuk melakukan penguatan kerja sama selatan-selatan dengan menghidupkan kembali semangat Bandung. Hal ini disebabkan oleh pentingnya solidaritas kesetaraan dan kolaborasi dalam penanganan perubahan iklim global.
“Melalui kerangka kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah memberikan pelatihan penanganan iklim untuk kawasan Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik,” lanjutnya.
Dengan mengaktifkan semangat Bandung, Indonesia berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara berkembang lainnya. Kerja sama regional ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah sistematis dan inovatif dalam mencapai net carbon sink di sektor kehutanan dan lahan pada tahun 2030. Beliau menyebut bahwa kebijakan ini menggabungkan pertimbangan ekonomi dan sosial, serta melibatkan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Sektor kehutanan dipilih karena 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau dalam hutan, dan jutaan masyarakat Indonesia bergantung pada sektor kehutanan. Untuk mencapai target tersebut, kami mengambil langkah sistematis dan inovatif,” ucap Presiden.
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pembukaan hutan sejak tahun 2019, mencakup sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut. Selain itu, upaya rehabilitasi lahan terdegradasi dan lahan gambut telah dilakukan dengan hasil positif, dengan tingkat deforestasi Indonesia yang berhasil dikurangi sebesar 75 persen dalam 20 tahun terakhir.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya transparansi dan kepastian dalam target pendanaan baru secara kolektif. Beliau mendorong agar inventarisasi global atau global stocktake dapat mencerminkan kebutuhan pendanaan negara berkembang serta komitmen negara maju yang belum terpenuhi.
“Struktur pendanaan loss and damage jangan berbentuk hutang yang membebani dan harus mudah diakses,” imbuhnya.
Untuk mencapai tujuan ini, Presiden menyoroti perlunya kohesivitas dan inklusivitas dalam pemenuhan agenda global. Beliau mendorong agar transparansi dalam target pendanaan baru dilakukan dengan dukungan sumber daya dan teknologi yang memadai.
“Melalui upaya kita bersama, G77 and China dapat menjadi motor penggerak agenda iklim dunia,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga menyoroti pentingnya peran negara berkembang dalam aksi iklim, menekankan bahwa hutan dan lahan harus menjadi bagian integral dari solusi. Beliau menyampaikan bahwa dukungan negara berkembang dalam mengelola hutan dan lahan secara berkelanjutan harus didasarkan pada kebutuhan nyata negara pemilik hutan.
“Dukungan tersebut harus country-driven berdasarkan kebutuhan riil negara pemilik hutan. Kami apresiasi dukungan PEA membangun Mohamed bin Zayed International Mangrove Research Center di Indonesia,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin negara untuk terus berkolaborasi dan menginisiasi kerja sama kehutanan. Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan hutan dan lahan.
“Indonesia telah inisiasi kerjasama trilateral kehutanan, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo. Dan kami juga siap untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan hutan dan lahan,” tutur Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury.[red]
