Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar Kemenag membangun tata kelola keuangan yang lebih modern dan minim risiko. Selama ini, persoalan ketidaksinkronan data kerap menjadi salah satu tantangan dalam perencanaan maupun realisasi belanja pegawai.
Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah mengatakan integrasi data yang dilakukan sejak 2024 telah membawa perubahan signifikan dalam akurasi perencanaan anggaran.
Dengan data yang semakin bersih dan selaras, kebutuhan belanja pegawai dapat dihitung lebih tepat, sekaligus menekan risiko kesalahan pembayaran yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.
“Ketika data pegawai dan data pembayaran sudah tersambung dan selaras, maka perencanaan belanja pegawai menjadi lebih akurat dan risiko kesalahan pembayaran dapat diminimalkan,” ujarnya.
Saat ini, implementasi PPP masih memasuki tahap uji coba pada sejumlah satuan kerja. Namun, Kemenag memasang target ambisius agar seluruh satker sudah terhubung dalam satu sistem pembayaran yang sama menjelang pembayaran gaji Agustus 2026.
Jika target tersebut tercapai, maka Kementerian Agama akan mencatat salah satu lompatan terbesar dalam reformasi tata kelola belanja pegawai berbasis digital. Integrasi sistem juga akan diperluas untuk mencakup tunjangan kinerja dan berbagai komponen belanja pegawai lainnya.
“Untuk persiapan pembayaran GTM (gaji dan tunjangan melekat) Agustus nanti, seluruh satuan kerja di Indonesia direncanakan sudah menggunakan platform ini. Jika proses pembayaran berjalan mulus dan sepenuhnya berbasis interkoneksi, maka itu akan menjadi tonggak penting keberhasilan transformasi pengelolaan belanja pegawai di Kementerian Agama,” tandasnya.***
