LM – JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membenarkan proses Pemilihan Umum (Pemilu) sejak dulu hingga saat ini belum bebas dari praktik kecurangan. Namun, kata Mahfud, praktik kecurangan pada pemilu saat ini lebih baik dibandingkan era sebelumnya.
“Apakah pemilu tidak curang? curang! Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah kepada kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang horizontal, antarpemain, partai politik dengan parpol, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meski sama-sama satu partai karena ada dicurangi,” ujar Mahfud dalam Keynote Spechnya di Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).
Mahfud melanjutkan, begitu juga pemilihan presiden (pilpres) tidak lepas dari kecurangan di tingkat bawah. Namun, kecurangan itu bukan berasal dari pemerintah. “Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan bukan pemerintah dan sama-sama curang di bawah,” ujarnya.
Mahfud melanjutkan, untuk mengantisipasi kecurangan tersebut, sistem pemilu saat ini sudah lebih baik. Saat ini, penyelenggaraan pemilu diawasi pengawas Pemilu, pemantau independen dan unsur lainnya yang diberikan kewenangan melaporkan proses pemungutan suara.
Selain itu, lanjut Mahfud, dibentuk juga pengadilan Pemilu dari berbagai tingkatan dan proses seperti Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi. “Ada pengadilan, pengadilan Pemilu dulu nggak ada sekarang ada pengadilan Pemilu, ada MK ada Bawaslu ada DKPP, semua itu dibentuk dalam rangka memajukan demokrasi,” ujar Mahfud.
