Iskandar, dalam sambutannya saat membuka rapat kerja tersebut, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki urgensi yang tinggi. “Sebagai pejabat negara, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait regulasi dan mekanisme yang ada sangatlah penting,” tegas Iskandar.
Diharapkan bahwa melalui rapat kerja yang inovatif ini, pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di Aceh akan menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pengembangan ekonomi dan pemerintahan daerah.
