Rekomendasi BPK Diminta Dituntaskan
Fraksi Partai Aceh, Demokrat, dan Golkar meminta seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI ditindaklanjuti secara tuntas.
Fraksi Demokrat menilai temuan BPK yang berulang menunjukkan masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Pemerintah Aceh diminta menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara substansial, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Kesehatan Jadi Sorotan
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar mendesak percepatan pembangunan rumah sakit regional dan penyelesaian utang RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) yang mencapai Rp416,9 miliar.
Golkar juga menyoroti kenaikan prevalensi HIV/AIDS sebesar 12 persen dibandingkan 2024. Sementara itu, Fraksi NasDem menyoroti pembangunan rumah sakit regional di Bireuen, Langsa, dan Meulaboh yang belum rampung.
Fraksi PKB dan Golkar meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi serta memvalidasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar bantuan tepat sasaran.
Harga Gas, Semen, hingga Tiket Pesawat
Fraksi PKB mengusulkan kebijakan diskon harga gas dan semen bagi masyarakat yang memiliki KTP Aceh. Harga kedua komoditas tersebut dinilai masih mahal dan ketersediaannya terbatas.
Sementara Fraksi Golkar meminta Pemerintah Aceh mengadvokasi evaluasi Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat rute domestik kepada Kementerian Perhubungan dan Presiden. Tingginya harga tiket dinilai membebani masyarakat sekaligus menghambat investasi dan kunjungan wisatawan ke Aceh.
