Kekhususan Aceh dan Syariat Islam
Fraksi PPP–PAS Aceh meminta kelembagaan Wilayatul Hisbah (WH) dikembalikan di bawah Dinas Syariat Islam, bukan Satpol PP. Fraksi ini juga meminta peningkatan insentif guru dayah serta kesejahteraan Imum Mukim dan Imum Chik.
Fraksi Golkar mendorong penguatan kolaborasi Pemerintah Aceh dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh, termasuk integrasi kurikulum dayah dengan keterampilan vokasi.
Dalam tata kelola pemerintahan, Golkar juga mendorong perencanaan berbasis data dan alokasi anggaran riset minimal 1 persen dari total belanja Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Pemerintah Aceh Janji Tindak Lanjut
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE., yang mewakili Gubernur Aceh dalam rapat tersebut, menyampaikan komitmen menindaklanjuti sejumlah catatan fraksi.
Komitmen itu mencakup penggunaan SiLPA sesuai ketentuan, percepatan penyelesaian rekomendasi BPK melalui Inspektorat Aceh, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), serta transformasi seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) menjadi profit center.
Setelah seluruh fraksi dan Pemerintah Aceh menyampaikan pendapat akhir, Rancangan Keputusan Dewan disetujui. Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh.
DPRA menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi fraksi menjadi bagian dari fungsi pengawasan anggaran. Tindak lanjutnya akan dipantau, terutama terkait penggunaan SiLPA, penyelesaian rekomendasi BPK, dan percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana dalam pembahasan R-APBA tahun berikutnya.(Rel.Kas).
