Linimedia.id-BANDA ACEH — Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) harus lebih dari sekedar angka-angka, tetapi menjadi instrumen kunci dalam menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Zidan Al Hafidh, S.Ked., politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PAN dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh pada Selasa (15/9/2026).
Selaku Juru Bicara Fraksi PAN dan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kuta Alam, Zidan menekankan bahwa perubahan anggaran ini adalah momen krusial bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas pengeluaran, mempercepat penyelesaian masalah warga, serta meningkatkan efektivitas program pembangunan yang ada.
Fraksi PAN juga mendorong Pemko Banda Aceh untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan memperbaiki proses pemungutan, melakukan digitalisasi pelayanan, dan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang masih kurang terkelola. Namun, Zidan memperingatkan agar langkah-langkah ini tidak membebani perekonomian warga atau dunia usaha.
“Peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai target pendapatan justru menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah perlu membangun sistem pendapatan daerah yang transparan, adil, mudah, dan berbasis teknologi,” ungkapnya.
Fraksi PAN meminta Pemko Banda Aceh untuk cermat dalam memilih belanja, terutama dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Mereka memperingatkan untuk memprioritaskan belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi PAN juga memberikan perhatian khusus pada beberapa sektor penting:
- Kesehatan: Anggaran harus difokuskan pada perbaikan layanan kesehatan dasar yang cepat dan berkualitas, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Anggaran juga harus memberikan porsi pada program promotif dan preventif seperti penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular.
- Pendidikan: Peningkatan mutu pembelajaran, fasilitas sekolah inklusif, kesejahteraan tenaga pendidik, serta bantuan bagi siswa tidak mampu harus dijamin. PAN menegaskan bahwa tidak boleh ada anak Banda Aceh yang berprestasi putus sekolah karena masalah ekonomi.
- Ekonomi & Penanggulangan Kemiskinan: Program bantuan sosial harus tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, dukungan bagi UMKM dan penciptaan lapangan kerja baru harus didorong melalui kemudahan perizinan, pendampingan digitalisasi, serta akses pembiayaan.
- Infrastruktur & Kebersihan: Pembangunan infrastruktur harus berfokus pada pemeliharaan aset dan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan drainase, penyediaan air bersih, penerangan jalan, sanitasi, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- Syariat Islam & Pembinaan Generasi Muda: Anggaran diharapkan dapat mendukung penguatan pendidikan agama, dayah, balai pengajian, serta pembinaan bagi generasi muda, sesuai dengan karakter Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi yang menerapkan Syariat Islam.
Fraksi PAN berharap rekomendasi dan pandangan ini dapat dijadikan pijakan oleh Pemko Banda Aceh dalam pembahasan Rancangan Qanun APBK Perubahan 2026 demi mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih adil dan berdampak nyata bagi seluruh warga kota.
[Red]
