LM – Skandal penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap seorang pemuda Aceh di Jakarta telah menggemparkan masyarakat. Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay, Komandan Paspampres, dan Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, angkat bicara untuk mengecam aksi tersebut serta menuntut transparansi dan keadilan dalam proses hukum.
Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay, Minggu, 27 Agustus 2023, dalam pernyataannya kepada media, mengungkapkan bahwa satu anggota Paspampres saat ini tengah menjalani penyelidikan oleh Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya) atas dugaan keterlibatan dalam tindak pidana penganiayaan. Rafael menegaskan bahwa apabila terbukti ada anggota Paspampres yang terlibat, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Teuku Riefky Harsya, Minggu, 27 Agustus 2023, secara tegas mengutuk aksi keji tersebut. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa kasus ini harus diusut tuntas secara transparan dan pelaku harus diproses sesuai hukum. Riefky juga menyatakan rencana Komisi I DPR RI untuk menyurati Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam upaya memastikan penyelidikan yang komprehensif dan transparan.
Sumber informasi viral ini berasal dari video yang menunjukkan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Paspampres terhadap pemuda Aceh. Korban, yang bernama Imam Masykur (25), dilaporkan telah diculik dan dianiaya hingga menyebabkan kematiannya. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat anggota Paspampres meminta uang tebusan sebesar Rp 50 juta.
Kontroversi ini mengundang perhatian luas masyarakat terhadap isu perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas aparat keamanan. Kasus ini menjadi tantangan serius bagi pihak berwenang untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi, keadilan, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Peristiwa tragis ini menunjukkan urgensi bagi negara dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk anggota aparat keamanan, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Masyarakat dan pihak berwenang secara bersama-sama menuntut agar kasus ini diusut dengan cermat dan bahwa keadilan ditegakkan demi menghormati hak-hak warga negara.
