LM – Ir. Mawardi, Asisten II Sekda Aceh, membuka acara Kolaborasi UKPBJ untuk Mentoring Penyusunan Bukti Dukung Kematangan UKPBJ Proaktif Level 3 di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Selasa, 12 September 2023.
Dalam sambutannya, Mawardi menegaskan pentingnya acara ini sebagai langkah konkret untuk mewujudkan UKPBJ yang ideal. “Kita berharap para peserta dari UKPBJ 23 Kabupaten/Kota di Aceh dapat mengikuti acara ini dengan serius demi mewujudkan organisasi UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Ini adalah langkah menuju perubahan dan kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh yang kita cintai,” ujar Mawardi.
Mawardi menjelaskan bahwa acara ini sejalan dengan amanat Pasal 75 ayat 6 Perpres 12 Tahun 2021 yang menekankan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk mencapai pusat keunggulan dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini juga sesuai dengan Standar Nasional Pengadaan (Stranas PK) yang tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2018, yang menetapkan tolak ukur penilaian indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa minimal baik oleh Kemenpan RB. Tingkat kematangan UKPBJ ini juga menjadi sub-indikator penting dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI.
Namun, Mawardi juga mengungkapkan tantangan yang perlu diatasi. Dari hasil pengisian bukti dukung UKPBJ Level Proaktif untuk 23 UKPBJ Kabupaten/Kota di Aceh, terungkap bahwa masih ada 4 Kabupaten/Kota yang belum memenuhi sama sekali 9 variabel atau mendapatkan nilai 0/0. Selain itu, 15 Kabupaten/Kota baru memenuhi 1 hingga 5 variabel, dan hanya 4 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 6 hingga 7 variabel. “Fakta ini seharusnya akan memotivasi kita untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat pencapaian level 3 Proaktif,” kata Mawardi.
Dengan semangat kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas, Mawardi yakin bahwa target pencapaian tingkat kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif di seluruh Aceh bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Pemerintah Aceh, melalui LKPP RI dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, siap memberikan dukungan dan pendampingan yang diperlukan. Tujuannya adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa di Provinsi Aceh yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel,” tegas Mawardi.
