Bukan Upaya Komersialisasi
Rencana kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur yang akhirnya dibatalkan pemerintah sempat memunculkan tudingan miring terhadap pengelola. Harga tiket yang mahal dinilai sebagai bentuk komersialisasi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno membantah anggapan itu. Karena niat pemerintah adalah menjaga kelestarian dan menjaga konservasi Candi Borobudur sebagai cagar budaya.
“Kita perlu bergandengan tangan dan jangan saling caci maki apalagi ada anggapan ini untuk komersialisasi. Justru kita fokusnya untuk menjaga Candi Borobudur yang sangat kita cintai ini,” kata Sandiaga dalam konferensi pers di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta, Senin (13/6).
Soal berapa harga tiket untuk naik ke atas candi, Sandi mengatakan, keputusan akan dibahas bersama dengan para pihak yang berkepentingan. “Kami akan kaji bersama dengan pengelola taman wisata, balai konservasi. Pentahelix dengan pelaku UMKM dan termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat di sekitar,” kata dia.
“Kami tidak ingin tidak berempati dengan masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan,” imbuhnya.
Sementara anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus menyatakan, banyak pilihan lain yang bisa dilakukan pengelola untuk membatasi pengunjung naik ke Candi Borobudur. Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan menawarkan solusi dengan sistem pendaftaran melalui aplikasi.
“Lakukan saja kebijakan, siapa yang datang lebih dulu, boleh naik hingga jumlah maksimum yang ditetapkan. Atau siapa yang mendaftar lebih dulu melalui aplikasi, boleh naik,” ujarnya.
Dua cara itu, lanjut dia, harus dikombinasikan agar pengunjung yang telah mendaftar lebih dulu lewat aplikasi maupun pengunjung yang datang lebih dulu bisa mendapat peluang yang sama naik ke Candi Borobudur. “Agar ada keadilan antara yang punya akses ke aplikasi dengan yang tidak,” ujarnya.
Dia mengingatkan, tudingan komersialisasi akan terus muncul jika rencana kenaikan harga tiket dilanjutkan. Masyarakat miskin atau yang berpenghasilan pas-pasan tidak bisa lagi menikmati berwisata ke situs warisan dunia.
“Orang miskin tidak akan mampu bayar harga tiket setinggi itu, apalagi bila datang dengan keluarga. Harga tiket itu bisa lebih besar dari UMR buruh bila berkunjung dengan keluarga. Harusnya yang dibatasi jumlah orangnya saja, dan bukan kemampuan keuangannya,” pungkas Deddy.
