Risma menyebut Kemensos mempunyai 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mengklarifikasi apakah sudah atau belum menerima BLT BBM. “Kemudian, apabila mendesak kami punya ‘command center’ yang bisa ditelepon di 021-171 maka itu 24 jam 365 hari siap melayani kalau ada keluhan tadi,” tambah Risma.
Sementara bagi warga yang tidak mampu mengakses “command center” maupun pendamping karena secara fisik sakitatau tinggal di pegunungan, Risma menyebut Kemensos sudah sepakat dengan PT. Pos Indonesia bekerja sama dengan kepalasuku, kepala adat, pemerintah daerah, dan tokoh agama untuk membagi bantuan.
“Bagi warga yang sakit, lansia, dan tidak bisa datang ke kantor pos maka pihak pos akan mengantar ke rumah bersangkutan yang sudah ada perjanjiannya. Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke ‘command center’, maka akan ditindaklanjuti,” ungkap Risma.
Risma mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, maka data penerima manfaat seharusnya diperbaiki setiap bulan.
“Sebenarnya di UU setiap tahun dua kali (perbaikan) tapi karena kondisi perubahan di daerah tersebut cukup pesat, maka kemudian kita melakukan perubahan setiap bulan. Setiap bulan kita membuat SK (surat keputusan) baru dan itu masukan dari daerah dan ‘Usul Sanggah’ tadi, jadi masyarakat bisa mengusulkan sendiri tapi memang harus kita verifikasi,” jelas Risma.
