Pj Bupati juga mendorong Diskopukmdag Aceh Besar untuk segera mengaktifkan gerai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di MPP. Dengan mendukung UMKM lokal, pemerintah berharap dapat menghidupkan ekonomi kreatif dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas berbagai persoalan terkait tidak terisinya kios-kios di gedung MPP. Pj Bupati meminta dinas terkait untuk mencari solusi terbaik agar para pedagang mau kembali berjualan di dalam gedung. “Kami ingin menciptakan lingkungan yang menarik dan mendukung bagi para pedagang, sehingga MPP menjadi destinasi belanja utama bagi masyarakat,” papar Iswanto.
Prestasi MPP Aceh Besar juga mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut. Dengan bangga, Pj Bupati menginformasikan bahwa MPP Aceh Besar telah diakui di tingkat nasional sebagai rujukan dalam pelaksanaan standar pelayanan publik, terutama di bidang perizinan dan investasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan kompetitif.
Dalam penutup pertemuan, Pj Bupati Aceh Besar menegaskan bahwa meskipun dengan anggaran terbatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan terus bergerak menuju perubahan positif di MPP. “Kami akan terus berupaya memaksimalkan fungsi pelayanan di MPP, menjadikannya pusat layanan yang terpadu dan terdepan bagi masyarakat. Bersama-sama, kita akan meraih prestasi lebih besar lagi setelah diresmikan oleh MENPAN RB pada tanggal 13 Juli 2023 yang lalu,” pungkas Muhammad Iswanto dengan penuh optimisme.
