4. Panggil Paksa Prabowo ke Raker DPR
Effendi pernah menyerang Prabowo gara-gara absen rapat bersama Komisi I DPR pada 2021 lalu. Effendi saat itu merupakan Anggota Komisi I DPR mitra dari Kemenhan.
Dari pihak Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Prabowo diwakili Wakil Menhan (Wamenhan) M Herindra. Selain itu, hadir dalam rapat Kepala Bais TNI, KSAD, KSAL, dan KSAU.
“Karena ini RDP, jadi rakernya (rapat kerja) kan hari Rabu. Jadi kenapa tidak digeser saja materi ini, dibawakan menteri di hari Rabu? Jadi, karena kita harus taat, patuh kepada asas juga, sehingga kita tidak hanya mendengar dari sisi penjelasan dari pihak, tapi memang yang punya kewenangan sesuai konstitusi,” kata Effendi melontarkan interupsi.
Senior PDIP ini menegaskan, DPR memiliki kewenangan untuk memanggil paksa mitra kerja yang mangkir dari rapat. Tak terkecuali Prabowo.
“Rabu kita ada dengan beliau (Prabowo) lagi. Ya dengan catatan pasti hadir, harus. Apa kita harus panggil paksa? Karena Kita punya juga ketentuan panggil paksa, Pak, ada, DPR bisa panggil paksa,” ujarnya.
“Jadi ini juga jangan kemudian hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini,” tegas Effendi.
5. Sentil Elektabilitas Prabowo Stagnan
Lagi-lagi Effendi menyentil mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Effendi mengusulkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menggandeng Anies Baswedan sebagai Cawapres. Menurut Effendi, Puan cocok sebagai calon presiden 2024 dan Anies sebagai wakil presiden 2024.
Dia menilai Prabowo Subianto tak menarik dijadikan sebagai pasangan di Pilpres 2024. Hal ini karena elektabilitas Prabowo yang stagnan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga survei.
Usulan itu terungkap di tengah merebaknya isu bahwa Puan akan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Saya punya usul, saya bilang, Mbak Puan itu dipasangkannya harus sama Anies. Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, Anies cawapres,” kata Effendi dalam diskusi virtual medcom.id bertajuk “Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri?” pada 30 Mei 2021.
Effendi menganggap, duet Puan-Anies merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius. Meskipun, dia tahu wewenang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait Pilpres 2024.
“Ini serius, saya resmi saya mengusulkan (Puan-Anies). Kan ini usul,” ujarnya.(Merdeka.com)
