Scroll untuk baca artikel
AdvertorialDPRK

Wakil Ketua DPRK Dorong Pemko Tingkatkan Upaya Penurunan Angka Stunting

×

Wakil Ketua DPRK Dorong Pemko Tingkatkan Upaya Penurunan Angka Stunting

Sebarkan artikel ini

LM, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota (Pemko) untuk mengintensifkan langkah-langkah dalam menurunkan angka stunting di ibukota Provinsi Aceh.

Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Isnaini Husda, menyampaikan bahwa penurunan angka stunting bukan hanya tugas nasional, tetapi juga kewajiban bagi setiap daerah, termasuk Banda Aceh.

Baca Juga :  Ketua DPRK : Guru Tulang Punggung Pembangunan SDM

“Termasuk di Banda Aceh, penanganan stunting juga sudah dilakukan secara optimal dan melibatkan beberapa instansi,” ujar Isnaini Husda

Isnaini merinci bahwa Pemko Banda Aceh telah melakukan upaya serius dalam menangani stunting dengan melibatkan instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, serta Dinas Pendidikan.

Baca Juga :  Jaga Kesehatan Warga, Dewan Kota Minta BPOM dan Satpol PP Awasi Takjil di Bulan Ramadhan

Meskipun demikian, DPRK mengingatkan agar Pemko terus meningkatkan maksimalitasnya dalam menjalankan program penurunan angka stunting.

“Kita sudah pernah sampaikan bahwa pemerintah kota harus maksimal dalam upaya menurunkan angka stunting,” tegas Isnaini.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Ismawardi Dorong Pemerintah Bantu Warga Lewat Pasar Murah

Selain meningkatkan optimalitas, Isnaini juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting dan pemahaman dampaknya.

Menurutnya, Pemko harus lebih aktif dalam memberikan edukasi langsung ke desa-desa serta melalui lembaga pendidikan, seperti sekolah.

Baca Juga :  Zulkasmi Ingin Banda Aceh Jadi Kota Para Penghafal Al-Qur'an

“Memberikan edukasi kepada masyarakat, baik langsung ke desa-desa maupun melalui lembaga pendidikan lewat sekolah,” ungkapnya.

Isnaini menegaskan bahwa kolaborasi lintas elemen menjadi kunci utama dalam menangani permasalahan stunting di ibukota Provinsi Aceh.

Baca Juga :  Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh Bahas Raqan Perubahan APBK 2026

Ia menekankan pentingnya berkolaborasi dengan semua stakeholder, meyakini bahwa melalui kerjasama bersama, hasil yang maksimal dalam penurunan angka stunting dapat dicapai.

“Kemudian berkolaborasi dengan semua stakeholder. Kalau dilakukan secara bersama pasti akan mencapai hasil yang maksimal,” tandasnya.

Baca Juga :  Ketua DPRK Banda Aceh : Penanganan Anak Punk dan Peredaran Narkoba Perlu Kerjasama Lintas Instansi

Dengan adanya dorongan dari DPRK Banda Aceh ini, diharapkan Pemko dapat menggandeng lebih banyak pihak, meningkatkan efektivitas program-program pencegahan stunting, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kota.[Adv]

DPRK

Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh mendesak agar perubahan APBK 2026 tidak hanya sekadar angka, tetapi berfungsi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

DPRK

Fraksi PKS DPRK Banda Aceh mengusulkan alokasi anggaran yang tepat untuk APBK 2026, menekankan pada sektor vital dan evaluasi program yang tidak efektif.

DPRK

Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh menyampaikan pandangan terkait Raqan ABPK 2026, mendesak optimalisasi anggaran untuk pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan.

DPRK

Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh mengemukakan pandangan soal Raqan Perubahan APBK 2026, menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

DPRK

Fraksi Nasdem DPRK Banda Aceh sampaikan pandangan tentang Raqan APBK 2026, menekankan pelayanan publik yang berkualitas dan anggaran berbasis kesejahteraan.