LM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Lembaga Kajian Emirates Development Research (EDR) menggelar acara desiminasi untuk memaparkan hasil kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Properti dan Pasar. Acara ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kota Jantho pada Selasa, 28 November 2023, dan dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah dalam lingkup kabupaten Aceh Besar.
Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati SPd, dalam sambutannya, menyoroti fakta bahwa PAD selama 10 tahun terakhir selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Meskipun target tersebut telah diturunkan, pencapaian yang optimal masih belum tercapai. “Desiminasi ini harus menjadi ruang pemikiran bersama, untuk melihat peluang sektor PAD yang mungkin bisa kita gali lebih maksimal,” ujarnya dengan penuh semangat.
Desiminasi ini menjadi yang keempat kalinya terkait dengan pembangunan daerah dari berbagai kajian. Rahmawati menjelaskan bahwa desiminasi terkait PAD sangat penting mengingat adanya proyeksi bahwa transfer fiskal, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pembangunan daerah, akan semakin minim di masa depan. “Transfer Fiskal telah diwarning oleh pusat untuk tidak lagi menjadi sumber pembangunan daerah, sehingga perlu penajaman di sektor PAD,” terang Rahma.
Fokus pada Potensi PAD dari Sektor Properti
Rahmawati menekankan bahwa Bappeda ke depan harus memiliki dasar yang kuat, baik dalam hal data maupun kajian-kajian yang relevan. Hal ini karena program pembangunan memerlukan dasar dan indikator yang jelas. “Hari ini kita akan membahas secara lebih spesifik potensi PAD dari sektor properti dan pasar, sebagai potensi yang mungkin bisa menjadi tambahan PAD untuk kita gali lebih maksimal lagi,” ujarnya dengan tekad.
Dalam paparannya, Tenaga Ahli Lembaga EDR dari Kampus Abulyatama Aceh, Dr. Irwan Safwadi, M.Si, menjelaskan bahwa pengembangan perumahan di daerah perbatasan dengan Ibukota dan kawasan Baitussalam sangat signifikan. “Jumlah rumah mencapai 8.364 unit, paling banyak di Kecamatan Baituasalam dan paling rendah di Kecamatan Darussalam,” ungkapnya.
Meskipun nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada perumahan tersebut tergolong rendah, potensi PAD yang bisa dihasilkan diproyeksikan mencapai 1,7 miliar pertahun. “Penting untuk melakukan pendataan secara berkala dan peningkatan kualitas data, serta menyertai hal tersebut dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, dalam konteks sektor pasar, potensi pendapatan juga menjadi sorotan utama. Proyeksi pendapatan dari sektor pasar diprediksi mencapai 3,8 miliar pertahun, belum termasuk pendapatan dari sewa lapak. Angka ini jauh di atas pendapatan saat ini yang hanya mencapai 2,6 miliar pertahun.
Direktur EDR, Usman M.Si, menyatakan bahwa masih ada beberapa potensi PAD yang belum dapat dimaksimalkan karena adanya beberapa permasalahan. “Ada lapak dan los yang belum dapat difungsikan karena rusak dan sebagainya. Oleh karena itu, aset di sini tidak berfungsi untuk menambah pendapatan, karena untuk memperbaiki atau merehabilitasi, tidak dialokasikan dana,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, Usman menjelaskan bahwa PBB hanya dikenakan saat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan pihak desa tidak melakukan pendataan dengan baik terkait pembangunan yang terjadi di sekitarnya. “Maka, sangat penting untuk bersinergi dan berkoordinasi kembali agar potensi PAD yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, sehingga Aceh Besar dapat mengambil peran dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki,” tambah Usman dengan penuh semangat.
Dalam upaya meningkatkan pungutan PBB dari sektor properti, Dr. Irwan Safwadi menyoroti perlunya pendataan yang lebih baik secara berkala. “PBB yang rendah tidak sebanding dengan potensi sektor perumahan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendataan ulang secara rutin dan menyertai langkah tersebut dengan kampanye sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan mendukung pungutan PBB ini,” jelasnya.
Usman menambahkan bahwa peran pemerintah desa juga sangat krusial dalam hal pendataan pembangunan di lingkungannya. “Pendataan yang baik oleh pemerintah desa akan memberikan gambaran yang lebih akurat terkait aset yang dimiliki dan membantu dalam perencanaan optimalisasi PAD,” ujarnya.
Di sektor pasar, Usman mencatat bahwa masih ada tantangan terkait lapak dan los yang tidak dapat difungsikan secara optimal karena rusak. “Aset yang tidak berfungsi tidak dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan alokasi dana untuk perbaikan dan rehabilitasi agar potensi PAD dari sektor pasar dapat dioptimalkan,” tegasnya.
Pentingnya kerjasama antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pelaku usaha di sektor pasar juga diakui sebagai kunci sukses dalam meningkatkan pendapatan. “Koordinasi yang baik antar pihak dapat mengatasi berbagai hambatan, termasuk permasalahan lapak dan los yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tambah Usman.
Dalam menghadapi proyeksi penurunan transfer fiskal dari pusat, langkah strategis di bidang PAD menjadi semakin krusial. Dalam penutup acara, Rahmawati mengajak semua pihak terkait, baik dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, untuk bersinergi dalam mengoptimalkan potensi PAD dari sektor properti dan pasar.
“Kita harus memiliki dasar yang kuat, baik dari segi data maupun kajian-kajian yang relevan. Program pembangunan harus didukung oleh dasar dan indikator yang jelas agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi daerah ini,” tutup Rahmawati dengan harapan bahwa hasil kajian ini akan menjadi panduan bagi langkah-langkah strategis ke depan.
Dengan demikian, desiminasi ini tidak hanya menjadi wadah untuk memaparkan hasil kajian, tetapi juga menjadi tonggak awal bagi upaya bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan daerah.[red]
