Linimedia.id-BANDA ACEH – Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Sofyan Helmi, telah menyampaikan pandangan akhir fraksinya mengenai Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna Dewan yang dilaksanakan pada Senin malam, 21 September 2026, di kantor DPRK Banda Aceh.
Fraksi Partai Amanat Nasional telah mengajukan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. Pertama, fraksi ini meminta agar program dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, sambil tetap menjaga kualitas dan mematuhi peraturan yang berlaku. “Kedua, kami merekomendasikan agar dilakukan monitoring secara berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang menunjukkan tingkat realisasi belanja yang rendah,” ungkap Sofyan Helmi.
Selanjutnya, rekomendasi ketiga adalah memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai tindakan, termasuk pembenahan basis data, digitalisasi, optimalisasi aset, peningkatan kepatuhan, serta pengembangan potensi pendapatan baru. “Kami mendorong agar setiap program harus memiliki target, indikator, dan hasil yang dapat diukur dengan jelas,” tambahnya.
Fraksi PAN juga merekomendasikan agar dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh kewajiban dan utang daerah beserta kemampuan pembayarannya. Di samping itu, evaluasi terhadap sumber dan penyebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan untuk perencanaan anggaran di tahun berikutnya.
Pentingnya penyaluran dana gampong secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel juga ditekankan. Selain itu, fraksi ini menekankan bahwa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
Terakhir, pembangunan infrastruktur, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan skala prioritas. “Kami juga mendorong agar transparansi dan akuntabilitas diperkuat dengan cara membuka informasi mengenai target, realisasi, dan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat,” tutup Sofyan Helmi.
[Red]
