Linimedia.id-BANDA ACEH – Fraksi Golkar, PKB, dan PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan yang disampaikan DPRK. Juru bicara Fraksi, Aulia Rahman, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut.
Aulia Rahman menyoroti beberapa hal yang mendapatkan perhatian dan respons positif dari pemerintah, antara lain percepatan Reusam Gampong, peningkatan respons terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan BLK Banda Aceh Academy, penguatan regulasi beasiswa, percepatan rumah layak huni, serta pembenahan tata kelola pengadaan dan pengelolaan obat di RSUD Meuraxa.
Namun, ia menegaskan bahwa komitmen dan jawaban dari Pemerintah Kota perlu diwujudkan dalam pelaksanaan yang terukur dan tidak hanya sekedar pernyataan administratif. “Secara khusus, Fraksi memberikan perhatian terhadap persoalan utang pengadaan obat RSUD Meuraxa selama lima tahun terakhir. Kami mengapresiasi rencana audit khusus yang bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi utang, memperbaiki penyusunan kebutuhan obat, mengontrol stok, mengevaluasi penyedia, serta membenahi sistem billing dan klaim BPJS,” ungkap Aulia Rahman dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin Malam, 21 September 2026.
Lebih lanjut, Aulia menyampaikan keyakinan Fraksi Golkar-PKB-PPP bahwa Walikota dan Wakil Walikota beserta seluruh birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh memahami dan berpengalaman dalam hal ini, dengan niat baik dan mulia untuk mensejahterakan warga. Namun, demi menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi juga memberikan saran dan masukan. Mereka mencermati seluruh proses pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026, serta penjelasan dari Wali Kota atas berbagai usulan dari Badan Anggaran DPRK.
Fraksi Golkar-PKB-PPP berharap langkah tersebut menghasilkan kejelasan mengenai jumlah dan akar permasalahan utang, perbaikan sistem pengadaan, dan jaminan ketersediaan obat bagi masyarakat, sehingga masalah serupa tidak terulang di masa depan.
Dalam hal program rumah layak huni, Fraksi mendukung komitmen Pemerintah Kota untuk melakukan verifikasi penerima secara objektif, transparan, dan tepat sasaran. Program ini harus benar-benar diprioritaskan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan, sembari tetap menjaga akuntabilitas serta perlindungan data pribadi.
“Terkait pengembangan BLK Banda Aceh Academy, Fraksi kami mendukung agar pelatihan tidak berhenti hanya pada pemberian sertifikat, tetapi juga dilanjutkan dengan pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan untuk membuka peluang kerja serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” tambah Aulia Rahman.
Ketua KNPI Aceh ini menekankan pentingnya tindak lanjut yang nyata terhadap penataan kawasan kota, ketertiban usaha, parkir, kebersihan, penerangan jalan, dan pelayanan pengaduan masyarakat. “Berbagai komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kota hendaknya disertai target waktu, perangkat daerah penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas,” tutup Aulia Rahman.
[Red]
